PANDEGLANG – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin mendekati dengan hari pencoblosan pada 14 Febuari 2024 nanti.
Sejumlah calon legislatif dan partai politik terus melakukan gerakan kampanye untuk meraih suara terbanyak dalam pemilu.
Seperti yang ditemukan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten hasil penelusuran tim Fakta Banten.
Sejumlah calon memanfaatkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di instansi pemerintah mulai dari kepala dinas sampai paling bawah, selain itu Kepala Desa dan RT juga menjadi sasaran untuk petugas pengepul suara oleh sejumlah calon di Pandeglang.
Terutama calon yang dari keluarga Kepala Daerah, kerap menggunakan kekuasan untuk melanggengkan kepentingannya.
Salah seorang perangkat Desa yang engan disebut namanya, menuturkan ada caleg yang diarahkan langsung dari kepala desa untuk warganya memilih, bahkan banyak juga para pegawai negeri sipil dan kades ikut dalam mengumpulkan suara dukungan salah satunya untuk Putra dan Putri Bupati Pandeglang selain Kepala Desa Camat dan Sekmat juga bergerak untuk mengumpulkan suara, bahkan dibeberapa kecamatan itu Bidan desa dan ketua Rukun Tetangga (RT) diberi perintah untuk mengumpulkan suara dukungan, untuk bidang harus siap membawa 20 orang dan untuk RT membawa 20 orang.
“Pengumpulan suara dukungan untuk anak Bupati Pandeglang ini sudah sering dilakukan, sistemnya mulai dari tingkat kecamatan, Camat memberikan instruksi kepada para pegawainya dan kepala serta perangkat desa sampai ke Kader posyandu. Kalau untuk di daerah ini perintahnya Rizki Aulia Rahman Natakusumah dari Partai Demokrat,” ungkapnya saat ditemui tim fakta Banten belum lama ini.
Perangkat desa lainya berinisial HB yang berada di daerah pemilihan (Dapil) dua Kabupaten Pandeglang di wilayahnya kader dan para RT bahkan diminta mengumpulkan dukungan 100 untuk kader posyandu dan 100 untuk RT atas nama Risya Azzahra Rahimah Natakusumah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) caleg DPR RI Daerah pemilihan Banten satu Pandeglang – Lebak.
“Kalau secara sistem tetap sama dengan kecamatan lain, dari kecamatan turun ke desa, namun yang membedakan mungkin caleg yang di coblos dengan tekanan jumlah dukungan,”ujarnya sambil tersenyum.
Salah seorang RT di wilayah Daerah pemilihan (Dapil) enam Kabupaten Pandeglang mengatakan, para RT diberikan alat peraga kampanye, stiker dan kaos dari para perangkat Desa untuk, karena yang dia tahu APK Caleg atas nama Rizki dari Partai Demokrat itu diterimanya dari para perangkat desa.
“Saya dikasih stiker untuk menempelkannya ke rumah-rumah warga, stiker itu saya dapat dari sekretaris desa, perintahnya agar dipasang di tiap rumah,” tuturnya.
Koordinator Komunitas Pemerhati Pemilu (KPPI) Iik Rohikmat mengatakan penomena pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pandeglang hampir 95 presen rentan dimanfaatkan bahkan di Banten Pandeglang menjadi nomor satu untuk pelanggaran netralitas ASN.
Pola yang dilakukan memang berjenjang, karena kebetulan di Pandeglang sendiri pemerintah daerahnya membuat pembina wilayah atau yang kerap disebut Binwil, Jabatan Binwil itu dipegang oleh pejabat eselon dua yakni sekelas kepala dinas, Binwil inilah yang membawahi Kecamatan, satu orang Binwil bisa memegang satu sampai dua kecamatan binaan. Nanti camat membuat namanya pembina desa yang disebut bindes. Biasanya Bindes inilah yang menjadi aktor utama untuk mengumpulkan suara dukungan untuk caleg yang dipesan kepala daerah.
“Bahkan selain para PNS Dinas, Kecamatan dan Prades guru-guru dinas juga kerap diarahkan kepada caleg pesanan kepala daerah. Tidak hanya DPR RI nyah saja mereka kerap mengarahkan untuk DPRD nya juga baik Kabupaten mau pun provinsi, karena itu kami berharap masyarakat bisa ikut mengawasi pemilu ini dan jika ada segera laporkan ke Bawaslu,” pungkasnya. (*/Gus)
