PANDEGLANG – Adanya statement dari DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang yang secara gamblang menyatakan mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam menganggarkan dana sebesar Rp38 miliar pada APBD tahun 2023 untuk sepeda listrik untuk diberikan sebagai fasilitas RT/ RW, mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan.
Salah satunya dari Ketua Perkumpulan Pemuda Cigeulis (PPC) Kabupaten Pandeglang, Agung Lodaya mengatakan, statement dari DPD KNPI Kabupaten Pandeglang tersebut sungguh memalukan, karena mayoritas pemuda di Kabupaten Pandeglang menolak berkaitan dengan issue tersebut.
Mengapa menolak karena penganggaran untuk sepeda listrik itu sangat tidak relevan dengan kondisi infrastruktur yang ada di Pandeglang.
“Mereka memang membawa nama pemuda, namun, kami merasa tidak terwakili, jangan bikin malu nama pemuda dong, harusnya sebagai pengurus tingkat Kabupaten lebih paham dengan kondisi Kabupatennya sendiri,” ungkap Agung Lodaya Ketua Perkumpulan Pemuda Cigeulis, Rabu, (17/08/2022).
Ia menambahkan melihat media sosial atau yang lainnya, mayoritas pemuda menolak, tapi kenapa tiba tiba DPD KNPI Pandeglang sebagai organisasi yang membawa nama pemuda malah setuju.
“Kami menganggap hal itu sangat konyol, pemuda yang biasanya lantang menyuarakan kepentingan publik dan isu kerakyatan ini malah mendukung dengan alasan yang tidak tepat dalam kondisi Kabupaten yang masih butuh pembangunan infrastruktur,” tambahnya.
Masih kata Agung, kenapa dirinya tidak sepakat dan menolak hal tersebut, karena, dia menilai bahwa program tersebut tidak ada urgensinya dan hanya menghambur-hamburkan anggaran saja.
“Apa urgensinya program pemberian sepeda listrik itu? Sama sekali tidak ada karena, banyak hal yang lebih penting dari itu. Seperti salah satunya penanganan banjir, infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan dan masih banyak hal yang lainnya,” tegas Agung.
Terpisah Yudistira Wakil Sekretaris Karateker Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengatakan ramainya issue terkait kebijakan bupati Pandeglang soal pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW se-Kabupaten Pandeglang menuai berbagai kritikan, kebijakan yang menggelontorkan Rp38 miliar dari APBD tersebut juga mendapat sorotan dari Pengurus Karateker DPD KNPI Pandeglang
“Saya menilai kebijakan yang diambil oleh Bupati Pandeglang terkait Pengadaan sepeda Listrik untuk RT/RW KURANG tepat sasaran dan menghamburkan anggaran sebaiknya Bupati dan Wakil Bupati di masa periode kedua ini harus fokus menjalankan visi-misinya yang tertuang dalam RPJMD masih banyak jalan poros desa yang harus diperbaiki salah satunya di Kecamatan Patia, dan masih banyak sektor mulai dari kesehatan dimana para tenaga kesehatan (Nakes) mengeluh soal honornya, kemudian mengingat angka stunting yang masih tinggi, masih adanya warga yang ditandu saat sakit, kemudian masih tidak terkelolanya soal penanganan sampah dan issue sektor-sektor lain yang harus diprioritaskan,” papar Yudis.
Terkait dukungan DPD KNPI dari versi Sulaeman Apandi ia mengatakan hal-hal yang tadi ia sampaikan harusnya menjadi prioritas di periode kedua ini.
Untuk pemuda jelas harus menjadi pengawal kebijakan Pemerintah dalam membuat program yang lebih bermanfaat dan tepat sasaran jangan mengambil kebijakan hanya untuk kepentingan politik semata.
“Masih banyaknya pekerjaan Pemda untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Pandeglang, saya mengajak seluruh elemen pemuda untuk mengawal segala kebijakan yang tepat sasaran dan mempunyai asas manfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang,” pungkas Yudis yang juga aktivis LMND Pandeglang. (*/Gus)
