PANDEGLANG – Ribuan Guru Madrasah Swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) dari seluruh Indonesia, akan melakukan aksi ke Jakarta tepatnya di depan Gedung DPR RI, pada hari Senin, 28 Agustus 2023 mendatang.
Penyampaian pendapat di muka umum tersebut akan disampaikan langsung oleh para guru dari berbagai daerah, dan akan mendesak Pemerintah untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap guru Madrasah Swasta.
Salah satunya dari Kabupaten Pandeglang yang akan menggelar aksi di depan kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan di gedung DPR-RI.
Ketua Koordinator Aksi dari Kabupaten Pandeglang, Fahru Rijal mengatakan, tuntutan dalam aksi ini diantaranya hak pengangkatan secara langsung untuk guru honor yang sudah mempunyai SK Inpasing atau sudah memiliki kesesuaian golongan menurut masa kerja.
“Kami mengharapkan kepada Pemerintah daerah maupun Pusat untuk bisa langsung mengangkat para guru yang sudah memiliki SK yang disesuaikan dengan masa kerja tenaga pendidik,” ujarnya. Kamis, (24/8/2023)
Lanjut Rijal menyampaikan, para guru yang bertugas di masing-masing Sekolah Madrasah Swasta menuntut hak yang sama untuk bisa ikut tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), jangan hanya para guru honor yang ada di Madrasah Negeri saja yang bisa mengikuti tes seleksi tersebut.
“Berdasarkan atas matinya rasa keadilan untuk guru-guru madrasah swasta. Kemarin saja yang bisa berhak ikut seleksi PPPK itu hanya guru-guru honor yang bertugas di negeri. Karena guru honor swasta salah satu syaratnya itu SK yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Negeri maupun oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau juga Kanwil. Jadi guru-guru Madrasah Swasta itu terkendala disitu sehingga tidak bisa mengikuti tes seleksi PPPK,” terangnya
Selain itu, saat ini terdapat 380 guru Madrasah Swasta di Kabupaten Pandeglang. Bahkan sudah memiliki SK Inpasing, akan tetapi tidak dapat mengikuti tes seleksi PPPK.
“Kalau untuk guru inpassing itu ada 380 orang baik perempuan maupun laki-laki yang ada di Kabupaten Pandeglang, namun untuk para guru yang sudah memiliki sertifikasi biasa atau guru madrasah itu ribuan jumlahnya,” ujarnya.
Tidak hanya itu, ratusan guru Madrasah Swasta di Pandeglang ini akan berangkat sebanyak 4 Bus. Adapun untuk titik keberangkatan di SPBU Sodong Senin 28 Agustus dini hari dan akan bergabung dengan rombongan aksi dari Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Banten di Sekretariat bersama PGIN Serang.
“Kami menuntut pemerintah merevisi peraturan Menteri Agama nomor 43 tahun 2014 tentang juknis TPG dan prioritas PPPK. Sisi kendalanya dimana, sisi hal teknisnya bagaimana, kok guru-guru madrasah swasta tidak berhak atau tidak bisa ikut di tes seleksi PPPK,” ungkapnya. (*/Riel)
