Refleksi Hari Pahlawan 2026, Ketua DPC GMNI Pandeglang: Pemda dan DPRD Jangan Cuma Pandai Berpidato!

​PANDEGLANG — Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 semestinya tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan yang diisi upacara, tabur bunga, dan romantisme perjuangan masa lalu.

Lebih dari itu, momentum ini harus menjadi sarana evaluasi untuk menagih sejauh mana kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Pandeglang.

​Ketua DPC GMNI Pandeglang, Abdul Aziz, menegaskan bahwa semangat kepahlawanan hari ini tidak boleh berhenti pada retorika kosong.

Perjuangan dinilainya belum selesai di tengah masih tingginya ketimpangan sosial, lambatnya pelayanan publik, serta pembangunan yang belum merata hingga ke pelosok daerah.

​Atas dasar itu, DPC GMNI Pandeglang melayangkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Pandeglang.

​Menurut Aziz, keberhasilan pembangunan di Pandeglang tidak boleh lagi diukur dari seberapa sering seremoni digelar, maraknya baliho pencitraan, atau manisnya laporan administratif di atas kertas.

​”Pemda Pandeglang jangan hanya sibuk membangun narasi keberhasilan, sementara rakyat di bawah masih menanti pemerataan pembangunan. Begitu juga dengan DPRD, jangan hanya lantang di ruang sidang tetapi melempem saat mengawasi kebijakan eksekutif,” tegas Abdul Aziz, Selasa (10/11/2026).

​Aziz mempertanyakan keberpihakan anggaran daerah terhadap sektor-sektor krusial, seperti pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga perbaikan infrastruktur pedesaan yang kerap luput dari perhatian.

​Ia menilai masyarakat Pandeglang saat ini sudah jenuh dengan pejabat yang mahir merangkai kata tanpa menghadirkan solusi konkret.

Menurutnya, rakyat membutuhkan kebijakan nyata, keberpihakan anggaran yang transparan, pelayanan birokrasi yang mudah, serta wakil rakyat yang setia pada amanah konstituen.

​”Jabatan publik itu bukan kehormatan untuk dipamerkan, melainkan tanggung jawab moral yang harus ditunaikan. Kekuasaan bukanlah hak istimewa untuk menikmati fasilitas negara, melainkan amanah untuk menyelesaikan persoalan rakyat,” ujarnya.

​Menutup pernyataannya, Abdul Aziz mengingatkan bahwa saat ini daerah tidak kekurangan figur yang fasih berbicara tentang pengabdian.

Namun, yang paling dibutuhkan adalah keberanian moral dan politik untuk membuktikan pengabdian tersebut secara nyata dalam setiap kebijakan publik.***