Ruang Pintar Pemkab Pandeglang Belum Maksimal Dimanfaatkan OPD

Hut bhayangkara

PANDEGLANG – Konsep Ruang Pintar yang digagas Bupati Pandeglang, Irna Narulita di lingkungan Pemkab Pandeglang saat ini belum maksimal. Pasalnya, dari 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum seluruhnya memiliki website, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Kabid Telematika Diskomsantik Pandeglang, Tubagus Nandar Suptandar mengatakan, dari 33 OPD kecuali kecamatan, masih ada yang belum memiliki website resmi.

“Dari 33 OPD kecuali kecamatan ada beberapa OPD yang belum memiliki website, namun beberapa OPD sedang proses pembuatan website,” unglapnya, Rabu (14/2/18)

Katanya, sesuai perintah Bupati Pandeglang, paling lambat 1 April atau tepat pada hari jadi Kabupaten Pandeglang, seluruh OPD harus sudah memiliki website. Namun memang kata Nandar, keterlambatan website OPD ini terjadi karena beberapa hal, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan penyesuaian OPD.

Loading...

“Beberapa OPD yang belum memiliki website itu di antaranya adalah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DKPP),” katanya

Lanjutnya, mengenai kewajiban website di tiap OPD itu nantinya akan menunjang kinerja, penyajian informasi publik dan juga pelayanan. Sebab ada tiga fokus pada program Smart City, yakni Smart Monitoring, Smart Office dan Smart Service. Lalu tambah Nandar, untuk jenis informasi terbagi tiga, yakni informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat.

“Website itu adanya di wilayah Smart Service, karena menyangkut pelayanan dan informasi publik,” tuturnya

Terpisah, Kepala Diskomsantik Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin mengatakan, beberapa OPD yang sebelumnya belum memiliki website, saat ini sudah mulai membangun website.

“Sudah mulai pada bikin, yang sudah jadi BPKD dan BPBD. Targetnya 1 April semua harus selesai, jika tidak selesai ada sanksi kinerja. Sanksi itu by system, bukan karena suka tidak suka bupati,” imbuhnya (Achuy)

Ks rc
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien