PANDEGLANG – Angkatan Muda Indonesia Raya (Amira) Pandeglang gelar aksi demontrasi di Kantor Kejaksaan Negeri Pandeglang, Rabu (10/05/2023).
Aktivis Amira menuding Kejari banyak melakukan nota kesepahaman atau MoU yang dilakukan Kejaksaan Negri (Kejari) Kabupaten Pandeglang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kabupaten Pandeglang sehingga tumpul dalam menindak kasus korupsi dan lemah dalam penegakan hukum di Kabupaten Pandeglang.
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Angkatan Muda Indonesia Raya (Amira) Rohikmat menyebut, banyak kasus yang mengarah kepada dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Pandeglang yang tidak tersentuh Kejaksaan.
“Contoh kecil soal pungutan liar di Dinas Kesehatan, terus soal program PTSL yang di Kecamatan Sobang. Ini kan bukan lagi berbicara sosialisasi hukum atau meminta pertimbangan hukum ke pihak kejaksaan. Melainkan harus adanya penegakan hukum,” katanya.
Pihaknya merasa ada kejanggalan dengan MoU yang dilakukan Kejaksaan dan OPD serta BUMD di Kabupaten Pandeglang.
Pasalnya, dalam MoU yang dijalin tersebut Kejaksaan diberikan peran untuk melakukan audit keuangan negara.
“Ada sesuatu yang janggal soal nota kesepahaman anatar Kejari dengan organisasi perangkat daerah atau BUMD. Yaitu di posisi yang mana Kejaksaan ini berperan dalam mengaudit uang negara. Sedangkan kita tahu di tim audit keuangan negara ada juga Inspektorat dan BPK,” katanya.
Sampai berita ini diturunkan belum ada jawaban dari Kejari Pandeglang. (*/Gus)
