PANDEGLANG – Panitia seleksi Tenaga fasilitator lapangan (TFL) dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DKPP) Pandeglang Suarno meminta kepada pendemo untuk bisa membuktikan jika ada yang lolos seleksi itu adalah kader partai politik atau dobel pekerjaan.
“Silahkan jika memang ada bawa bukti fisiknya yang secara tertulis bisa dibuktikan kalau yang lolos tidak memenuhi syarat dan menyalahi aturan. Kami juga akan menerima masa sanggah ini,” ungkap Suarno kepada Fakta Banten, Jumat, (8/4/2022).
Dirinya menjelaskan jika memang yang lolos bisa dibuktikan dengan secara tertulis sebagai kader partai politik atau dobel pekerjaan dan hal lainya dinas juga akan siap memutuskannya.
“Hasil seleksi kemarin sudah saya serahkan ke panitia pengguna anggaran DAK Sanitasi dan jika saat dievaluasi bisa dibuktikan bisa jadi diganti. Kalau saya hanya menunggu perintah nanti dari atasan,” terangnya.
Sebelumnya diberitakan Koalisi Jaringan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Kamis, (07/04/2022).
Aksi demontrasi dipicu adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program DAK Sanitasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. (*/Oriel/Gus)
