PANDEGLANG – Organisasi Kemahasiswaan dari DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pandeglang, meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi Covid19 yang saat ini tengah berlangsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Karena pelaksanaan vaksinasi tersebut menimbulkan kerumunan.
Hal itu, diungkapkan oleh Ketua DPC GMNI Pandeglang, TB Muhammad Afandi saat menghubungi Wartawan, Rabu (10/3/2021).
“Kami berharap pemkab Pandeglang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang untuk melakukan evaluasi pelaksanaan vaksinasi, karena pada pelaksanaannya menimbulkan kerumunan,” ungkapnya.
Muhammad Afandi menjelaskan, tumpukan para pegawai publik dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pandeglang untuk menunggu giliran divaksin untuk menjalani vaksinasi.
“Seharusnya Pemerintah Daerah dapat menjadi contoh bagi rakyat umum dalam penerapan Protokol Kesehatan, sehingga menjadi cermin bagi yang lain, bukan malah terkesan asal kejar tayang atau pemenuhan target,” bebernya.
Fandi meminta, Pemkab Pandeglang mencari tempat yang luas dan terbuka agar penumpukan warga yang ingin melaksanakan vaksinasi tidak bergerombol, karena pihaknya khawatir jika kerumunan pada vaksinasi tahap ke dua termin pertama ini tidak menimbulkan kluster baru.
“Pelaksanaan vaksinasi seharusnya dilakukan ditempat yang terbuka dan luas dan diatur dengan baik agar kerumunan bisa dicegah dan diurai,”imbuhnya.
Berdasarkan informasi, vaksinasi pada Rabu (10/3/2021) digelar untuk para pejabat publik mulai dari ASN, TNI-Polri serta pelaku pariwisata di Pandeglang. Pemberian vaksin pun dipusatkan di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, bahwa Dinkes pandeglang sudah mengatur kuota penerima vaksin, namun antrean para pejabat yang menunggu di luar gedung Dinkes Pandeglang tak terbendung.
Antusiasme para pelayan masyarakat itu memicu kerumunan ratusan massa hingga memenuhi jalan di depan kantor pemerintahan Pemkab Pandeglang.
“Pasti ini ada konsekuensi logis, susah memang untuk membendungnya. Belum lagi, jadwal kami juga padat, banyak pejabat instansi vertikal yang minta segera untuk divaksin,” kata Bupati Pandeglang Irna Narulita kepada saat ditemui di Gedung DPRD Pandeglang.
Meski begitu, Irna mengaku telah mengingatkan Dinkes supaya mengatur kembali kuota penerima vaksin setiap harinya. Hanya saja, pejabat di Dinas Kesehatan juga tak mampu membendung kerumunan massa yang berdatangan untuk menerima vaksin.
“Saya sudah ingatkan mereka (Dinkes), serba salah ibu kami ini, kami siap bertugas tapi ada peserta yang enggak sabar. Harusnya, peserta menunggu dulu di luar, tapi dia malah sudah membuat antrean,” ujarnya.
“Tapi bisa saya pastikan, di dalam itu sudah dibatasi, semuanya sudah dengan prokes yang ketat. Nah, masalahnya di luar ini yang tidak bisa dikendalikan, harusnya sama-sama lah paham bahwa mereka enggak akan kehabisan vaksin, kuotanya sudah tersedia sebetulnya,” tambahnya.
Irna pun memastikan kerumunan massa saat vaksinasi massal ini tak akan terjadi kembali pada esok hari. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan aparat TNI-Polri agar pemberian vaksin tidak sampai menambah penyebaran kasus Corona di Pandeglang.
“Kami sudah minta ditertibkan, soalnya antrean di depan itu membahayakan. Jangan sampai malah menambah penyebaran, besok saya pastikan (kerumunan) itu tidak terjadi seperti ini lagi,” pungkasnya. (*/Gatot)
