CILEGON – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon membentuk tim khusus (Timsus) Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat hingga ke tingkat kecamatan. Timsus sebagai upaya meningkatkan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan menjelang perhelatan Pilkada Kota Cilegon September 2020 mendatang.
“Timsus tingkat kecamatan mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),” kata Kasubid Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon, Faishal Amin, saat menggelar acara di Aula Kecamatan Purwakarta, Kamis (12/3/2020) lalu.
Kendati bertujuan menjaga kondusifitas jelang Pilkada, namun sayangnya ada dugaan politisasi yang menguntungkan petahana dalam acara tersebut. Pasalnya di sejumlah kecamatan, acara Kesbangpol ini dihadiri oleh bakal calon Walikota Petahana Ratu Ati Marliati, yang kini tengah menjabat Wakil Walikota Cilegon.
Menyikapi program Kesbangpol dan Tim Khusus bentukannya ini, DPW Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (HPA) Provinsi Banten menilai ada agenda tersembunyi atau politik terselubung untuk kepentingan dukungan bakal calon petahana.
“Kami nilai kelakuan Kepala Kesbangpol ini jadi terkesan aneh dan lucu. Apa jaminan yang katanya tim khusus tersebut netral tanpa afiliasi kepada bakal calon petahana? Buktinya acara-acara pembentukan tim khusus itu dihadiri Ratu Ati yang merupakan bakal calon. Lagu model apa lagi ini?” ujar Ketua DPW HPA Banten, Ahmad Munji, kepada wartawan, Sabtu (14/3/2020).
HPA juga menilai ada banyak upaya politisasi melalui program-program pemerintah untuk menggiring ke pemenangan Petahana.
“Kami mensinyalir jelang Pilkada ini segala cara dan upaya diduga mulai dilakukan atas nama kepentingan pemerintah, padahal dalamnya belum tentu untuk kepentingan pemerintah, dan cenderung tidak menutup kemungkinan hanya untuk mengawal pemenangan pertahana saja,” tambahnya.
Selain itu, Kesbangpol Cilegon dinilai mengabaikan fungsi dan kemampuan TNI-Polri sebagai institusi keamanan. Diduga Kesbangpol juga memperalat sipil seolah untuk alasan deteksi dini, padahal anggota TNI-Polri ada di setiap wilayah kelurahan bahkan bukan hanya sampai tingkat kecamatan.
“Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) itu dibentuk semacam PAM Swakarsa atau apa? Padahal TNI Polri dengan berbagai perangkat organisasinya seperti intelejen, Polsek, Polmas, Koramil, Babinsa dan Bhabinkamtibmas masih sangat mampu mengendalikan kondusifitas wilayah, apalagi hanya meningkatkan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan menjelang perhelatan Pilkada,” tutur Munji.
“Jadi Kesbangpol jangan menjarah kewenangan TNI-Polri, hargai kemampuan lembaga itu dalam menjaga situasi keamanan daerah. Jangan berlebihan dan jangan ada kesan curi-curi kesempatan atas nama kondusifitas,” tegasnya.
Sekretaris HPA Banten, Faizudin, menegaskan dugaan kecurangan sangat kuat tercium dalam setiap program pemerintah.
“Yang patut diwaspadai bakal menjadi potensi ancaman kondusifitas daerah justru jika ada potensi curang dalam Pilkada, misalkan ada bakal calon pakai APBD buat modal Pilkada, pakai fasilitas negara untuk sosialisasi, memperalat birokrasi, memperalat oknum penyelenggara dan kecurangan lainnya,” ujar Faiz.
Dikatakan Faiz, dugaan kecurangan oleh kubu petahana yang didukung perangkat Pemerintah Kota Cilegon akan menjadi masalah besar yang menyebabkan tidak kondusif perhelatan Pilkada.
Menurut Faiz, seharusnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon memaksimalkan analisa soal Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), terutama soal potensi kecurangan petahana dan politik uang, serta pelibatan ASN.
“Jadi yang perlu dideteksi itu justru bukan ancamannya, tapi sumbu permasalahan yang mengakibatkan adanya ancaman itu sendiri yaitu masalah potensi-potensi berbagai kecurangan bakal calon petahana,” tegasnya. (*/Ilung)
