CILEGON – Beredarnya draft rapat kerja daerah atau Rakerda Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cilegon yang menuliskan bahwa PAN dipastikan tidak akan bergabung atau berkoalisi dengan Pemerintahan Kota Cilegon Helldy-Sanuji, membuat PAN angkat bicara dan membeberkan sejumlah alasan yang menenggarai muatan draft tersebut.
“Materi draft Rakerda yang bocor itu adalah sebagai kajian untuk kita semua terutama bagi pemegang kebijakan politik, ini kan bagian dari draft saja, jika disetujui oleh semua peserta Rakerda harus berkoalisi, maka harus disampaikan beberapa alasan yang menurut kita sesuai logika yang terbangun nantinya,” kata Wakil Ketua IV DPD PAN Kota Cilegon, Badan Koordinasi Masyarakat, Didi Iskandar kepada Fakta Banten, Rabu (20/10/2021).
Didi menuturkan masalah koalisi atau tidak itu akan dibahas secara gamblang di Rakerda nanti 30 Oktober 2021 mendatang, tapi ia juga tidak mengelak atas isi dari muatan draft Rakerda tersebut terkait sikap PAN terhadap pemerintahan yang menjabat saat ini.
“Banyak dari rekan-rekan buah pemikirannya belum bersedia melakukan koalisi dengan pemerintahan, dasarnya yaitu PKS dan Berkarya sebagai pemenang pilkada belum melakukan proses pendekatan secara persuasif secara intens dan antara kita belum terjadi kontruksi politik yang sesuai dengan keinginan kita,” tuturnya.
Didi mengaku sikap yang diambil tersebut adalah bertujuan untuk menjajaki Pemerintahan saat ini sebagai pemegang kebijakan, tetapi jika pemerintah pro rakyat pihaknya akan terus mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan, menurutnya itu adalah sikap yang berimbang.
“Tetapi bisa saja dimungkinkan nanti pada saat Rakerda itu ada kesepakatan kesepakatan diantara peserta Rakerda atau partai pemenang pilkada melakukan lobi-lobi kepada PAN,” katanya.
“Melihat dari fakta di parlemen kan sudah membuat bagian bagian bagaimana menjadi sosial kontrolnya pemerintah dari berbagai partai politik yang ada, kita mencoba menjalin silaturahmi dengan PDIP, Gerindra, Demokrat, semuanya mereka mempunyai tujuan yang sama membangun Cilegon yang modern sesuai visi misi Walikota,” imbuhnya.
Lebih jauh Didi kembali menegaskan sebagai bentuk langkah penyeimbang sebagai kontrol, maka sementara pihaknya memutuskan dalam draft materi Rakerda tersebut yang menyebutkan belum siapnya PAN menjadi mitra kerja pemerintah.
“Jika pemerintah sesuai dengan visi misi kami dalam kondisi kebijakan kebijakan secara umum dan khusus maka kita dorong untuk kita dukung, kita bangun komunikasi dengan pemerintah untuk mengundang agar hadir dalam Rakerda ini,” pungkasnya. (*/Ihsan)
