JAKARTA – Setelah menolak adanya Peraturan Daerah (Perda) Syariah dan injil, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali mengeluarkan wacana kontroversial. Kali ini partai baru itu mewacanakan pelarangan poligami bagi pejabat publik hingga aparatur sipil negara apabila lolos parlemen. Praktis wacana ini menimbulkan polemik, tidak sedikit yang tidak sepakat dengan misi tersebut.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Brawijaya Malang, Anang Sudjoko menilai PSI sebagai partai baru, tidak memiliki strategi kreatif yang berkualitas. Menurutnya, PSI hanya memgambil tema-tema yang kontroversi di masyarakat dan belum tentu jati diri partai bisa memberi solusi jitu.
“Hanya berkata tidak, padahal isu-isu tersebut belum tentu mampu menjadi magnet dalam kancah demokrasi di Indonesia,” ungkap Anang, saat dihubungi melalui sambungan melalui pesan singkat, Ahad (16/12).
Bahkan, Anang menganggap PSI tampak seperti partai yang asal “nongol” dan tanpa ideologi yang benar-benar matang. Kemudian bekal-bekal retorikan politik dari para pimpinannya juga sangat lemah dari sisi wawasan jati diri bangsa Indonesia.
Sehingga sampai saat ini tidak ada kejelasan apakah PSI ini partai kanan atau kiri. “Belum jelas sebagai partai kanan, tapi bisa jadi internalisasi nilai-nilai partai belum nampak di kader mereka,” tambahnya.
Hanya saja, Anang mengaku, sampai sekarang belum ada research untuk mengetahui apakah tema-tema kontroversial yang diangkat mampu menaikkan elektabilitas partai menjelang pemilihan legislatif (pileg) di tahun 2019 nanti. Namun jika dilihat sebagai partai pendatang baru, PSI sudah banyak dibicarakan.
Kendati demikian, setiap partai memiliki peluang untuk bisa lolos ke parlemen, termasuk PSI. Hanya saja, jika isu yang dimunculkan akan terus seperti saat ini, yakni tema-tema kontraversial. Maka “tahunya” masyarakat tidak bisa dieksekusi sebagai suara yang berpihak ke PSI jadi harus lebih berkualitas.
“Mengingat secara financial, PSI sepertinya memiliki dana lumayan “gede” sebagai partai baru dari orang yang baru juga di kancah politik,” tutup Anang. (*/Republika)
