Dapatkan notifikasi lansung ke perangkat Anda, Klik Aktifkan
SERANG— Polemik akibat keputusan gugatan Hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi untuk Pilkada Kabupaten Serang yang mengharuskan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) memicu kekecewaan dari berbagai kalangan khususnya mahasiswa.
Mereka menilai para penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, khususnya jajaran pengawasan di Bawaslu Kabupaten Serang telah gagal total dalam menjalankan tugasnya.
Dalam diskusi terbuka bertajuk Gerakan Diskusi Literasi Demokrasi (Gerakan SAKA) yang digagas oleh aktivis muda Banten, Ahmad Ru’yat, pihaknya menyoroti lemahnya pengawasan hingga berujung pada keputusan PSU.
Menurut mereka, hal ini menjadi pukulan telak bagi integritas penyelenggara Pemilu di Kabupaten Serang.
“KPU dan Bawaslu harus bertanggung jawab. Kami mahasiswa mendesak agar ini menjadi evaluasi menyeluruh, jangan sampai masyarakat terus dikorbankan karena kelalaian mereka,” tegas Ru’yat, Minggu, (16/3/2025).
Mahasiswa juga menyatakan, jajaran KPU dan Bawaslu Kabupaten Serang tak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka para komisionernya layak diganti.
“Kalau perlu, ketua beserta seluruh komisioner KPU dan Bawaslu Serang dicopot! Ini sudah kegagalan fatal,” ujar Ru’yat.
Pihaknya khawatir, potensi pelanggaran serupa masih mengintai pelaksanaan PSU lanjutan. Bawaslu Kabupaten Serang dinilai belum maksimal dalam menindak pelanggaran di lapangan.
Ru’yat pun mempertanyakan arah demokrasi di Kabupaten Serang jika kejadian serupa masih terus berulang.
Ditambah bahwa kegagalan pengawasan ini bukan hanya berdampak pada proses demokrasi, tetapi juga pada penggunaan anggaran yang seharusnya lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Pengawasan gagal total, hanya membuang anggaran yang harusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah seharusnya fokus mengelola anggaran untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan malah dipakai untuk Pemungutan Suara Ulang akibat lemahnya pengawasan Bawaslu Kabupaten Serang,” tandasnya. (*/Ika)
