5 Abad Kabupaten Serang: APBD Jumbo dan Ironi Pembangunan yang Belum Terjawab

SERANG— Di usianya yang ke-500 tahun, Kabupaten Serang menghadapi paradoks pembangunan.
Sebagai daerah dengan kawasan industri raksasa dan APBD jumbo, namun arah pembangunannya masih dipertanyakan dan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Persoalan itu mengemuka dalam dialog interaktif bertajuk “Menguji Fiskal Kabupaten Serang: Antara Pendapatan Daerah dan Arah Pembangunan” yang digelar di Leadegh Caffe, Sabtu (10/10/2026), dalam rangka memperingati usia 5 Abad wilayah yang dipimpin Bupati Ratu Zakiyah itu.
Dialog yang diinisiasi Creative Democracy Center (CDC) ini menghadirkan narasumber yang berhubungan dengan pengelolaan fiskal di Kabupaten Serang, yakni Ketua DPRD Bahrul Ulum, Kepala Bapenda Lalu Farhan Nugraha, Kepala Bapperida Devid Hermawan, serta tokoh muda Banten Bang Gaos (BG).
Forum ini secara khusus menyoroti ironi fiskal Kabupaten Serang. Di atas kertas, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor industri sangat besar.

Namun di lapangan, masih banyak pekerjaan rumah soal infrastruktur, pelayanan publik, hingga kemiskinan yang belum terjawab APBD jumbo tersebut. Singkatnya, mempertanyakan arah pembangunan.
Sahrul Ramadhan selaku Ketua Pelaksana menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak sekadar menjadi bagian dari peringatan saja, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi pemuda dalam mendorong budaya diskusi yang kritis, konstruktif, dan berbasis kepentingan masyarakat.
“Tetapi juga perlu berani mendiskusikan bagaimana daerah ini mengelola pendapatannya, menentukan prioritas anggaran, dan memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata dia.
“Melalui dialog ini, kami ingin mendorong ruang diskusi yang terbuka, agar kebijakan publik dapat terus dikawal secara kritis dan bertanggung jawab,” sambungnya.
Sementara itu, Idan Wildan selaku Founder sekaligus Direktur Eksekutif CDC menegaskan pentingnya ruang dialog publik sebagai sarana mempertemukan pemangku kebijakan, kalangan pemuda, dan masyarakat dalam membahas persoalan strategis daerah.
Menurutnya, diskusi mengenai fiskal daerah perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi substantif.
Sebab, pembangunan bukan hanya persoalan besarnya anggaran atau tingginya pendapatan daerah, melainkan juga menyangkut ketepatan prioritas, kualitas pelaksanaan program, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Masyarakat, khususnya generasi muda, kata dia, perlu memiliki ruang untuk memahami, mempertanyakan, dan mengawal arah kebijakan daerah.
“CDC berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang-ruang dialog yang mendorong demokrasi, keterbukaan, dan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Melalui momentum 5 abad ini, dialog tersebut diharapkan tidak hanya menjadi refleksi sejarah, tetapi juga menjadi titik evaluasi agar pengelolaan APBD jumbo Kabupaten Serang ke depan lebih transparan, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.***


