SERANG – Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ahmad Sururi, menegaskan bahwa pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Serang tetap memiliki urgensi, meskipun daerah tengah dilanda bencana banjir.
RDP yang digelar DPRD Kabupaten Serang beberapa waktu lalu memang menuai beragam tanggapan.
Sejumlah pihak menilai forum tersebut kurang tepat dilakukan di tengah situasi darurat bencana. Namun, pandangan itu dinilai keliru oleh kalangan akademisi.
Ahmad Sururi menyebut, RDP justru menjadi instrumen penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif, khususnya dalam penanganan banjir.
“RDP itu bagian dari fungsi DPRD sebagai wakil rakyat. Melalui forum tersebut, legislatif berhak dan wajib mengetahui sejauh mana langkah yang sudah dilakukan eksekutif dalam menangani banjir,” kata Sururi, Sabtu (31/1/2026).
Ia menjelaskan, DPRD memiliki kewenangan untuk memanggil eksekutif kapan pun diperlukan, terutama saat terjadi krisis, guna memetakan persoalan dan merumuskan solusi yang lebih konkret.
“Selama RDP dilakukan secara substansial dan mengarah pada solusi, tidak ada yang salah. Justru ini bentuk responsivitas lembaga legislatif. Jangan sampai RDP dipersepsikan sebagai kegiatan yang tidak penting,” tegasnya.
Pandangan senada disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Banten, Ari Supriadi.
Menurutnya, RDP merupakan agenda wajib DPRD untuk mendengar langsung penjelasan eksekutif terkait kebijakan dan langkah strategis yang diambil dalam penanganan banjir.
“RDP itu mekanisme formal yang harus dilakukan DPRD untuk memastikan eksekutif bekerja sesuai tanggung jawabnya. Termasuk saat bencana banjir sedang berlangsung,” ujar Ari.
Ari juga menyayangkan adanya anggapan yang meremehkan peran RDP di tengah bencana.
“Kalau RDP dianggap tidak penting, itu pemahaman yang keliru. Justru di situasi krisis, fungsi pengawasan harus berjalan lebih kuat,” pungkasnya.***
