SERANG – Anggota DPRD Kabupaten Serang, Azmi Maulidy, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpajang di ruang Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Kamis (12/11/2026).
Penurunan foto tersebut dilakukan Azmi sebagai bentuk respons atas kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Azmi menilai, apabila seseorang sudah mengundurkan diri dari jabatannya, maka foto yang bersangkutan tidak lagi relevan untuk dipajang sebagai pejabat yang sedang menjabat.
“Ya, karena beliau sudah mengundurkan diri. Artinya, beliau sendiri yang sudah tidak menginginkan menjadi Wakil Presiden. Masa kita masih menginginkan beliau menjadi Wakil Presiden,” Ucap Politisi PDIP tersebut.
Menurut Azmi, penurunan foto tersebut juga berkaitan dengan pemahamannya terhadap ketentuan konstitusi.
Ia menilai kondisi pengunduran diri berbeda dengan proses pemakzulan yang masih membutuhkan tahapan dan keputusan lembaga terkait.
Azmi mengakui terdapat ketentuan mengenai masa waktu 14 hari yang menjadi bagian dari proses tersebut.
Namun, menurut dia, pengunduran diri menjadi alasan tersendiri untuk tidak lagi memasang foto Gibran.
“Memang ada waktu 14 hari. Cuma klausulnya adalah sudah mengundurkan diri, bukan dimakzulkan. Kalau dimakzulkan mungkin masih ada pembahasan, tetapi kalau sudah mengundurkan diri, artinya beliau sendiri yang sudah tidak berkenan menjabat sebagai Wakil Presiden,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, untuk sementara penurunan foto baru dilakukan di ruang Komisi II DPRD Kabupaten Serang.
Sementara itu, sejumlah ruangan lain di lingkungan DPRD Kabupaten Serang masih terlihat memasang foto tersebut.
Azmi memperkirakan anggota dewan lainnya belum sempat melakukan hal serupa karena belum banyak yang hadir di kantor.
“Mungkin yang lain belum banyak yang ke sini. Baru ruangan kita saja yang menurunkan. Mungkin yang lain akan menyusul menurunkan foto Wakil Presiden,” tuturnya.
Meski demikian, Azmi kembali menegaskan bahwa alasan utama dirinya menurunkan foto tersebut adalah karena adanya pengunduran diri yang ia maksud.
Ia berpandangan, apabila pejabat yang bersangkutan sudah menyatakan tidak lagi menduduki jabatan tersebut, maka pemasangan fotonya sebagai pejabat aktif dinilai tidak tepat.***
