SERANG – Aktivitas merokok di fasilitas publik Kota Serang kembali menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pemkot Serang mengingatkan masyarakat agar mematuhi aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang berlaku di tujuh jenis kawasan, mulai dari fasilitas kesehatan hingga tempat umum.
Ketujuh kawasan tersebut meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan fasilitas publik.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, dr. Ahmad Hasanuddin, mengatakan penguatan penerapan KTR dilakukan melalui sosialisasi yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruh kepala puskesmas, serta perwakilan rumah sakit.
Menurut Hasan, regulasi mengenai KTR sebenarnya telah tersedia. Namun, implementasinya perlu kembali diperkuat agar seluruh kawasan yang telah ditetapkan benar-benar terbebas dari aktivitas merokok.
“Ini sebenarnya bukan melarang orang untuk merokok, tetapi merokok harus ditempatkan di tempat yang benar. Jangan sampai dilakukan di kawasan yang memang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok,” kata Hasan, Kamis (12/11/2026).
Hasan menjelaskan, kawasan pertama yang wajib bebas asap rokok adalah fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik.
Kedua, tempat proses belajar mengajar, mulai dari sekolah, kampus, hingga tempat bimbingan belajar.
Ketiga, tempat bermain anak yang harus terlindungi dari paparan asap rokok. Keempat, tempat ibadah, seperti masjid, musala, gereja, dan vihara. Kelima, angkutan umum, termasuk bus dan angkutan kota.
Keenam, tempat kerja, termasuk lingkungan perkantoran. Sementara ketujuh, tempat umum dan fasilitas publik, seperti pusat perbelanjaan, restoran, dan hotel.
Untuk memastikan aturan tersebut berjalan, Dinkes Kota Serang berharap setiap kawasan memiliki petugas pengawas. Pengawasan juga akan melibatkan Satpol PP dan OPD terkait.
“Tadi ada rencananya ada tindak pidana ringan,” tegas Hasan.
Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang, Yudi Suryadi, mengatakan sosialisasi kembali dilakukan untuk mengingatkan masyarakat dan pengelola fasilitas publik mengenai keberadaan regulasi KTR di Kota Serang.
Menurutnya, Pemkot Serang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwal), serta tim pengawasan KTR.
Namun, keberadaan regulasi tersebut harus diikuti dengan sosialisasi dan pemantauan secara berkelanjutan.
Pasalnya, masih ditemukan masyarakat yang merokok di kawasan publik yang seharusnya menerapkan aturan bebas asap rokok.
“Setelah Perda ditetapkan, kemudian ada Perwal, SK, dan timnya, harus segera disosialisasikan. Setelah itu, tim yang sudah dibentuk juga harus bergerak melakukan monitoring dan pemantauan tentang pelaksanaan kawasan tanpa rokok ini,” ujar Yudi.
Yudi menegaskan, penerapan KTR bukan bertujuan melarang masyarakat merokok sepenuhnya. Aturan tersebut dimaksudkan untuk mengatur aktivitas merokok agar tidak mengganggu kesehatan maupun kenyamanan masyarakat lainnya.
Pemkot Serang berharap melalui penguatan sosialisasi dan pengawasan, kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan KTR semakin meningkat sehingga lingkungan publik menjadi lebih sehat dan nyaman.***
