SERANG – Ketua Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Rahmat Bagja, menyoroti pentingnya upaya pencegahan pelanggaran dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang.
Dalam acara Sosialisasi Netralitas Kepala Desa terkait PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang, Rahmat menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan serta pertimbangan hukum terkait permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan sebelumnya.
“Kami ingin mengingatkan kembali mengenai putusan MK serta pertimbangan hukumnya, mengingat adanya kendala dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Serang sebelumnya. Oleh karena itu, langkah pencegahan perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya kepada media pada Selasa (25/03/205).
Rahmat berharap pelaksanaan PSU yang dijadwalkan pada 19 April mendatang dapat berlangsung dengan baik dan tidak perlu diulang kembali.
Untuk menjaga integritas PSU, Bawaslu RI menyoroti beberapa hal penting, di antaranya netralitas kepala desa serta pencegahan praktik politik uang.
“Kami akan bekerja sama dengan Polda Banten dan Polres Serang untuk memastikan pengawasan berjalan maksimal menjelang PSU,” tegasnya.
Terkait potensi pelanggaran di media sosial, Rahmat mengimbau semua pihak untuk tetap bijak dalam menyampaikan pendapat.
“Kebebasan berpendapat memang dijamin, tetapi harus tetap memperhatikan etika serta menghindari penyebaran fitnah terhadap calon lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa kepala desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperkenankan menunjukkan dukungan secara terbuka, termasuk melalui interaksi di media sosial seperti menyukai atau membagikan konten kampanye.
Bawaslu RI memastikan bahwa seluruh daerah yang menggelar PSU akan mendapatkan perhatian khusus karena berpotensi mengalami PSU lebih dari satu kali, termasuk Kabupaten Serang.
“Putusan MK sudah jelas, tidak ada kandidat yang didiskualifikasi. Situasi seperti ini juga terjadi di beberapa daerah lain, bukan hanya di Kabupaten Serang,” pungkasnya. (*/Fachrul)
