SERANG – Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSB) Kabupaten Serang menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 sebesar 15 persen.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Serang, Rabu (11/11/2026).
Para buruh meminta pemerintah daerah mempertimbangkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar penetapan kenaikan upah minimum.
Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Serang, Asep Saefulloh, mengatakan tuntutan kenaikan UMK tersebut merupakan hasil perumusan dari survei pasar yang dilakukan secara independen oleh delapan serikat pekerja dan serikat buruh di Kabupaten Serang.
Menurut Asep, aksi tersebut sekaligus menjadi langkah awal untuk menyampaikan kondisi riil ketenagakerjaan dan kebutuhan buruh kepada kepala daerah sebelum pembahasan resmi di Dewan Pengupahan.
“Kami mengawali dengan memberikan pemahaman kepada pimpinan daerah agar mengetahui kondisi yang sebenarnya. Karena itu, perwakilan dari delapan SPSB melakukan survei pasar secara independen, kemudian merumuskan hasilnya menjadi satu nominal untuk disampaikan kepada bupati,” kata Asep.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan, nilai kebutuhan hidup layak (KHL) di Kabupaten Serang mencapai Rp5.177.007.
Selain menuntut kenaikan UMK sebesar 15 persen, pihaknya juga mengusulkan kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebesar 5 persen dari ketentuan upah sektoral yang berlaku.
Asep menilai tuntutan kenaikan UMK sebesar 15 persen masih dalam batas kewajaran.
Pasalnya, perhitungan tersebut tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga kebutuhan sosial dan pendidikan para pekerja.
“Dasarnya jelas, yaitu survei KHL. Upah itu harus mengacu pada 100 persen KHL. Selain kebutuhan pokok, ada kebutuhan sosial yang juga harus diperhitungkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan sosial pekerja mencakup berbagai kegiatan kemasyarakatan dan peringatan hari besar.
Dalam perhitungan yang dilakukan serikat buruh, kebutuhan sosial tersebut mendapat tambahan sekitar 2 persen, sedangkan kebutuhan pendidikan sekitar 1,15 persen.
Menurutnya, berbagai komponen tersebut menjadi pertimbangan serikat pekerja dalam merumuskan tuntutan kenaikan UMK sebesar 15 persen.
Asep menegaskan, penyampaian tuntutan kepada Bupati Serang bukan berarti mendahului mekanisme pembahasan di Dewan Pengupahan.
Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah daerah memahami alasan dan dasar perhitungan yang menjadi landasan tuntutan buruh.
Ia juga mengakui masih membutuhkan data pembanding untuk memastikan validitas hasil survei yang dilakukan serikat pekerja. Salah satunya melalui koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami ingin melakukan pengecekan silang terhadap data survei yang sudah dilakukan. Namun, salah satu kendalanya adalah kami masih kesulitan bertemu dengan BPS untuk memastikan validitas data tersebut,” katanya.
Terkait kekhawatiran kenaikan upah akan membuat perusahaan hengkang dari Kabupaten Serang, Asep menyebut pihaknya belum menerima laporan mengenai perusahaan yang secara langsung menutup operasional atau meninggalkan daerah akibat persoalan kenaikan upah.
“Kalau melihat laporan dari teman-teman, belum ada perusahaan yang secara otomatis langsung hengkang atau tutup karena persoalan tersebut,” ungkapnya.
Asep menambahkan, pihaknya akan terus mengawal proses penetapan UMK 2027.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memahami terlebih dahulu kondisi pengupahan dan aspirasi pekerja sebelum menyampaikan rekomendasi.
Ia menjelaskan, peran pemerintah kabupaten menjadi penting karena rekomendasi bupati dan wali kota akan menjadi bagian dari proses penetapan upah di tingkat provinsi.
“Kalau kami sudah menyampaikan aspirasi kepada gubernur melalui aliansi tingkat provinsi, gubernur tidak akan mengubah rekomendasi dari bupati dan wali kota. Artinya, kuncinya ada di daerah. Karena itu, kami ingin memberikan pemahaman kepada bupati mengenai konsep pengupahan dan fakta hasil survei yang kami lakukan,” pungkasnya.***
