SERANG – Kegiatan deklarasi yang akan digelar di pelataran parkir makbaroh Sultan Maulana Yusuf di Desa Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, pada Jumat 10 Agustus 2018 mendatang, kembali mendapatkan reaksi dan ditentang oleh sebagian kelompok yang mengatasnamakan masyarakat.
Seperti dikatakan sebagian pengurus Keluarga Besar Dzurriat Kesultanan Maulana Yusuf Banten yang menolak rencana deklarasi #2019GantiPresiden di hadapan Kapolres Serang Kota AKBP Komarudin, dan Kepala Staf Komando Distrik Militer (Kasdim) 0602 Serang, Mayor Inf. Faizal Amin.
Keluarga Besar Dzurriat, Tb Cecep Natakama yang didampingi Tb Saparudin dan Yusuf Riandi, menilai bahwa lokasi yang ditetapkan tersebut tidak tepat untuk digunakan deklarasi, karena selain akan mengganggu peziarah lokasi Makbaroh bukanlah tempat untuk berpolitik.
“Selain itu, kegiatan deklarasi ini kami nilai berpotensi menimbulkan perpecahan dan gesekan pada masyarakat,” tegas Dzurriat Sultan Maulana Yusuf, Selasa (7/8/2018).
Lebih lanjut, kedua pengurus Dzurriat Kesultanan Maulana Yusuf Banten itu mengungkapkan bahwa Kenadziran Kesultanan Maulana Yusuf tidak pernah memberikan izin tempat untuk deklarasi #2019GantiPresiden.
Advert
Bahkan ditegaskan, pihaknya juga tidak pernah dilibatkan atau diajak musyawarah oleh panitia kegiatan deklarasi.
“Oleh karenanya, kami Keluarga Besar Dzurriat mohon kepada Kapolres untuk menyampaikan kepada Kapolda Banten agar tidak memberikan izin atas kegiatan tersebut demi menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan di wilayah kami,” pintanya.
Selain itu, Kapolres Serang Kota, AKBP Komarudin mengatakan akan menampung seluruh aspirasi semua pihak terkait rencana deklarasi ini. Sebab ia juga mengakui pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari panitia deklarasi.
Namun kata Kapolres, seiring berjalannya waktu ada juga penolakan dari sebagian Dzurriat dan sebagian warga di Kasunyatan yang juga ikut menolak makbaroh Sultan Maulana Yusuf dijadikan ajang kegiatan politik.
“Jadi initinya Dzurriat maupun warga menolak makbaroh dijadikan ajang politik. Sementara makbaroh itu merupakan tempat ibadah, juga tempat wisata religi yang harus dijaga marwahnya,” cetusnya.
“Oleh karena itu, kami bersama TNI akan mencari solusi agar kedua aspirasi ini bisa tertampung, apakah nanti ganti tempat. Ini yang akan kita lihat,” imbuhnya.
Diketahui, selain pengurus Dzurriat Kesultanan Maulana Yusuf Banten, Pemkot Serang juga telah menolak izin penggunaan Alun-alun Barat untuk deklarasi #2019GantiPresiden.
Banyak pihak yang diketahui berasal dari kubu pendukung Presiden Joko Widodo melakukan manuver-manuver untuk menolak agenda deklarasi tersebut berlangsung di Banten. (*/Dave)
[socialpoll id=”2513964″]
