SERANG – Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Serang terus gencar melakukan sosialisasi program pemerintah baik pusat dan daerah, terutama dalam menyalurkan bantuan berupa program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang, A. Saefudin mengatakan, dari program PMKS tersebut, ada 26 kategori bagi kelompok masyarakat yang menerima manfaat dari program pemerintah.
“Di Kabupaten Serang ada sejumlah keluarga fakir miskin sekitar 69.312 KK yang perlu dibantu pemerintah,” kata Saefudin kepada wartawan, Selasa (6/8/2019).
Saefudin menjelaskan, bahwa bantuan program baik berasal dari bantuan program pemerintah pusat, provinsi maupun daerah , baru terbantu di kisaran 53.427 kepala keluarga.
“Dari angka 53.427 tersebut ada juga kaitannya terhadap kaum perempuan rawan sosial, yang ini juga perlu dibantu,” jelasnya.
Dia mengungkapkan bantuan yang disalurkan berupa program pelatihan yang nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan penerima bantuan.
“Seperti halnya berdagang, maka bantuannya berupa peralatan (dagang). Dan bila kemampuannya tukang cukur rambut itu juga diberikan pembinaan, begitu juga tukang rias akan dibantu peralatan riasnya,” ujarnya.
Saefudin juga menerangkan, selain itu ada program perempuan penyadang sosial, program bagi kalangan anak-anak terlantar, termasuk anak yatim yang masuk dalam kategori keluarga miskin.
“Mereka diberikan pembinaan dan motivasi serta kegembiraan yang ditangani oleh Dinas Sosial. Ada sekitar 800 anak yatim yang telah dibantu dalam program pemerintah tersebut,” terangnya.
Selain itu juga ada kategori bantuan untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), tetapi untuk kategori mereka yang sudah sembuh.
Untuk penanganan ODGJ masih sakit tugasnya Dinas Kesehatan.
“Ini untuk menghindari sebuah kebingunan petugas dalam pembinaannya bagi masyarakat penerima manfaat dari program pemerintah,” tuturnya.
Selain itu juga ada kelompok tuna daksa, yang tercatat dari jumlah penduduk yang jumlahnya kurang lebih 1,5 juta jiwa itu dan penduduk miskinnya ada 320 ribuan.
Dalam pemberian bantuannya akan disesuaikan dengan kebutuhannya, sehingga mereka dapat berusaha guna menopang dalam kehidupannya, termasuk wanita susila, ini juga akan didata dan dilakukan pembinaannya.
Dia menambahkan pada UU No. 11 tahun 2009 kemiskinan tanggung jawab bersama, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat.
“Semua pihak dan lembaga turut membantu mereka, agar ada perubahan yang lebih baik dan bahu membahu memberikan motivasi bagi kebaikan hidup mereka, di tengah kehidupan yang bermasyarakat,” pungkasnya. (*/Red)
