SERANG – Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Fitron Nur Ikhsan menilai wacana sekolah gratis yang dicanangkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) hanya akan menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri.
“Yang kita butuhkan saat ini bukan sekolah gratis melainkan kualitas dari sekolah itu sendiri. Sekolah ini menjadi tanggung jawab masyarakat,” katanya Selasa (31/7/2018) malam melalui sambungan telepon.
Kata Fitron, bagi orang tua yang mampu bisa membayar sesuai dengan kemampuannya misal orang tua tersebut cuma mampu bayar 30 persen atau 50 persen yah bayar semampunya.
“Hal seperti itu Pemerintah yang harus mikirin tuh. Sekolah gratis itu mutlak bagi yang miskin kalau yang mampu dia harus bayar sesuai dengan kemampuan,” tegasnya.
Lanjutnya, dalam kamus pemerintah pusat tidak ada itu yang namanya sekolah gratis yang ada justru memperingan dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
“Karena apa sekolah diharapkan meningkatkan kreativitas sekolah, jadi kalau dana sudah di flat sekian tidak ada kreativitas, semua kepentok dana,” tuturnya.
Sekolah itu, terang pria yang juga sebagai politisi Partai Golkar tersebut, merupakan lumbung laboratorium untuk mendidik anak supaya pintar
dan kreatif.
“Kenapa banyak orang ingin menyekolahkan anaknya di swasta dengan bayaran mahal karena yang diinginkan orang tua itu bukan hanya pendidikan biasa tapi anaknya mampu bersaing setelah dia lulus,” ujarnya.
Selain itu, dikatakan Fitron, persoalan belum terlaksananya sekolah gratis ini bukan terletak dari anggaran APBD tapi dari formulasi pak WH terkait sekolah gratis ini belum terlihat.
“Sebab dari satu forum ke forum yang lain pak WH itu selalu berbeda omongannya, jadi yang ingin kita dengar kalau gratis yah mutlak harus gratis jangan ada kalimat sekolah bisa memungut sumbangan. Ini tidak konsisten,” ujarnya.
“Makanya saya tunggu adalah formulasi sekolah gratis yang di inginkan Pak WH itu seperti apa?. Sedangkan sampai detik ini sekolah gratis ini kan harus diuji dulu,” ucapnya.
Untuk itu, dituturkan Fitron, draft Pergub tentang sekolah gratis ini harus didiskusikan terlebih dahulu dengan DPRD beritahu masyarakat untuk mengetahui masukan seperti apa yang akan disampaikan masyarakat.
“Jangan bikin kebijakan mutlak. Harus denger aspirasi masyarakat dulu dong. Dibikin drafnya lalu drafnya diuji oleh masyarakat,” tukasnya. (*/Ndol)
