SERANG – Krisis air bersih di Kabupaten Serang semakin memprihatinkan. Laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang mencatat bahwa sembilan kecamatan dan 58 desa saat ini mengalami kekurangan pasokan air bersih.
Kondisi darurat kekeringan ini menarik perhatian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMNI) Kabupaten Serang.
Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Serang untuk mengimplementasikan program yang lebih efektif dalam penanggulangan masalah ini.
“Kami prihatin melihat warga yang hanya mengandalkan pasokan air bersih secara bergantian dari BPBD,” ujar Bung Pongky, Ketua DPC GMNI Kabupaten Serang, Minggu, 17 September 2023.
GMNI menekankan pentingnya keseriusan pemerintah dalam menangani krisis ini.
Mereka menuntut agar program penanggulangan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga harus memiliki visi jangka panjang.
“Ketersediaan air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat, sehingga memerlukan pendekatan yang intensif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan,” tambahnya.
Menurut Pongky, ke depan Pemkab Serang harus memprioritaskan masalah penanggulangan kekeringan. Dengan demikian, akan terlihat kemajuan penanganan daerah kekeringan setiap tahunnya.
“Sejauh ini kami belum melihat ada strategi pembangunan yang serius untuk menanggulangi masalah kekeringan ini,” pungkasnya.
Diketahui, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah telah menetapkan Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.467-Huk.BPBD/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Serang.
Keputusan tersebut ditetapkan atas situasi kondisi sejumlah kecamatan dan desa yang sangat terdampak kemarau dan El Nino.
Rinciannya, di Kecamatan Tirtayasa 13 desa, Pontang 11 desa, Tanara 15 desa, Carenang 3 desa, Kibin 1 desa, Cikande 3 desa, Petir 5 desa, Tunjung Teja 1 desa, Ciomas 6 desa. (*/Red)
