SERANG – Menjelang pemilu tahun 2024, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar minta pendamping desa di Provinsi Banten untuk netral.
Hal tersebut disampaikan usai menghadiri acara peningkatan pendamping desa di Hotel Ledian, Kota Serang, Sabtu (26/8/2023).
“Harus netral, sesuai dengan norma yang ada yang namanya netralitas seperti itu ASN, Pengawas, KPU, Bawaslu, TNI dan Polri semua harus netral,” ucapnya.
Perlu diketahui, pendamping desa terdiri dari Tenaga Pendamping Professional (TPP), Pendamping Lokal Desa (PLD), dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI).
Pria yang akrab disapa Gus Halim juga tidak akan mengeluarkan surat edaran terkait netralitas pendamping desa.
Karena menurutnya netralitas pendamping desa sudah diatur dalam undang-undang.
“Ya pastilah, namanya netralitas itu sudah umum gak usah dibahas pada per segmen, himbauan seruan (untuk-red) mengingatkan itu ya ada, tapi kalo edaran kita sudah ada undang-undangnya,” pungkasnya. (*/Fachrul)
