SERANG – Menjelang Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh setiap tanggal 1 Mei, sejumlah organisasi serikat buruh kembali berkonsolidasi mengagendakan aksi massa besar-besaran untuk menyuarakan aspirasi kaum buruh.
Salah satunya seperti yang disampaikan Ketua DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN), Ahmad Saukani, yang mengatakan bahwa pihaknya sudah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) khusus dalam menghadapi hari buruh kali ini.
“Meski sudah dijadikan tanggal merah oleh Pemerintah, tapi kawan-kawan buruh tetap ingin mengisi dengan beberapa hal, untuk menyampaikan aspirasi buruh,” ucapnya saat ditemui di Kantor DPP SPN, Kota Serang, Kamis (26/4/2018).
Ia pun menyampaikan bahwa May Day itu bukan sebuah perayaan, melainkan sebuah peringatan perjuangan pekerja/buruh dan harus dilakukan dengan komitmen dan semangat juang yang tinggi.
“Ketika kita tidak punya orang di sistem yang duduk di sana yang tidak bisa menyuarakan penderitaan kami, ya wajarlah kami menyuarakan aspirasi kami,” ujarnya.
Beberapa isu akan disuarakan ratusan ribuan buruh dan akan mendatangi Istana Presiden di Jakarta pada May Day nanti. Disamping isu klasik terkait penghapusan pekerja outsourcing dan pencabutan PP. 78 guna menolak upah padat karya, isu lainnya adalah penolakan Perpres No. 20 tahun 2018 terkait tenaga kerja asing yang dinilai memberatkan pekerja-pekerja lokal.
“Perpres itu sporadis, bagaimana adanya kemudahan pekerja asing yang umumnya dari China. Mereka belum betul-betul terverifikasi punya izin untuk usaha disini,” ungkapnya.
“Buktinya, banyak ditemukan tenaga kerja ilegal. Bagi buruh, Perpres itu bukan solusi mengurangi jumlah pengangguran di tanah air,” lanjutnya.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak pro rakyat dan hanya memberi kemudahan untuk kaum kapitalis dan para pengusaha dan penguasa.
“Saya menganggap mayoritas rakyat negeri kita notabenenya diwakili buruh, karena masyarakat kita mayoritas buruh,” ujarnya.
“Ketika kebijakan itu mematikan dan memarjinalkan buruh, saya pikir buruh yang terpanggil nuraninya untuk bersama memperjuangkan kesejahteraan bersama sesuai amanat Undang-undang 1945,” tegasnya.
Ia pun tidak segan untuk menyatakan bahwa pihaknya menginginkan sosok pemimpin yang baru dan pro rakyat, terlebih kepada kaum buruh.
“Saya pikir tidak akan pro terhadap rezim yang tidak pro terhadap rakyat kecil,” tukasnya.
“Pengennya seperti yang sudah viral di kaos-kaos, saya sih setuju banget. Kalau bisa di klik besok sudah 2019, saya klik,” tambahnya.
Disinggung apakah DPP SPN Banten akan mendeklarasikan sosok Prabowo sebagai Capres 2019 yang akan didukung, ia pun tidak sungkan untuk tidak menampiknya.
“Ya sepanjang belum ada saingan, saya pikir beliau pernah mengabdi, paling tidak saya melihat disiplin militer punya doktrin berlebih terhadap persoalan ketahanan NKRI dan jiwa kebangsaannya. Tapi itu berdasarkan kacamata saya, karena saya bukan elit politik dan tidak terlibat politik praktis,” pungkasnya.
Sebanyak 2000 orang anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten akan turut serta dalam aksi massa yang akan dilakukan di depan Istana Presiden RI di Jakarta tanggal 1 Mei 2018 nanti. (*/Ndol)
