Kongres Ke-XXXII Dorong Islah Rekonsiliasi HMI Dipo dan MPO, Kader: Tak Semudah Yang Dibayangkan
SERANG – Salah satu sidang Komisi di Kongres HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) DIPO Ke-XXXII mendorong adanya upaya Islah atau rekonsiliasi antara HMI DIPO dan MPO yang direncanakan digelar di Yogyakarta.
Forum sidang yang menghasilkan rekomendasi internal dan mendorong Islah atau Rekonsiliasi itu, ternyata disebut oleh beberapa kader tidak semudah yang dibayangkan.
Diketahui, rekomendasi Islah atau rekonsiliasi menjadi sorotan karena jika tidak tercapai, PB HMI Dipo mengancam akan mengambil langkah hukum dengan dasar penggugatan atribut HMI (MPO) dan SK Kemenhumham.
Salah satu tanggapan datang dari pihak HMI MPO, yaitu Hafiznur Arifin, Sekretaris HMI MPO Cabang Serang.
“Terkait Rekonsiliasi HMI MPO DIPO, menurut saya akan sulit terjadi karena masing-masing organisasi telah memiliki tujuan, konstitusi, serta strukturalnya masing-masing. Jadi perlu gagasan yang utuh dan konkrit serta momentum yang pas jika memang ingin Islah. Permasalahannya, dalil Islah mereka saja belum ada rasionalisasi,” ungkap Hafiznur Arifin saat dikonfirmasi pada Selasa (12/12/2023).
Menurut Hafiz, tantangan utama dalam rekonsiliasi ini adalah perbedaan fundamental antara HMI Dipo dan MPO. Kedua organisasi tersebut telah membentuk identitas, tujuan, dan struktur yang berbeda satu sama lain. Ia menilai bahwa gagasan Islah perlu dibangun atas dasar yang kuat dan terukur.
“Lagipula itu hanya berbentuk rekomendasi kongres, sekalipun mau digugat, apa pengaruhnya untuk HMI MPO? Bahkan dibawah tekanan Orde Baru sekalipun, HMI MPO tetap bertahan. Ditambah islah tidak akan terjadi jikalau narasinya berbentuk gertakan, gugatan, kecaman, atau ancaman. Justru lebih elegan jika kedua belah pihak membubarkan diri, sebagaimana saran dari Ayahanda Nurcholish Madjid (Cak Nur),” papar Hafiznur Arifin.
Kendati rekomendasi kongres mencoba menciptakan jalan damai melalui Islah, pernyataan Hafiznur Arifin mencerminkan bahwa proses rekonsiliasi akan menjadi tantangan kompleks. Karena harus memiliki landasan yang kuat dan disetujui oleh internal masing-masing.
“Islah tersebut bisa tercapai, asal gagasan yg diangkatnya rasional. Persoalannya kan gagasan rekomendasi mereka ini belum bisa dirasionalisasi sama internal mereka sendiri,” imbuhnya. (*/Hery)
