SERANG– Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Bersama Anti Kemaksiatan (Gebrak) Banten menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Serang, Jumat (13/11/2020) siang.
Mereka menuntut agar Pemerintah Kabupaten Serang bisa bersikap tegas terhadap maraknya tempat hiburan malam (THM) yang ada di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon. Diketahui, meski masuk ke Kota Cilegon namun sebagian wilayah yang ada di JLS merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Serang.
Salah seorang orator dengan lantang mengatakan, jika Pemerintah Kabupaten Serang tidak segera menutup THM yang ada di JLS. Maka pihaknya yang akan melakukan penutupan.
“Jika Pemerintah tidak mau dan tidak berani menutup tempat hiburan malam di JLS. Maka biar kami yang melakukan penutupan dengan cara kami,” ucapnya melalui pengeras suara dihadapan massa aksi.
Sejumlah perwakilan massa aksi pun sempat diundang masuk ke Kantor Bupati Serang untuk melakukan audiensi. Namun, hasil audiensi diduga tidak menemukan titik temu. Hal itu terlihat saat perwakilan dari massa aksi menyatakan kekecewaannya terhadap pihak Pemerintah Kabupaten Serang yang justru dianggap melecehkan.
“Jadi bahasa saya, pemerintah, kepolisian sudah melecehkan umat Islam. Saya sebagai ketua Gebrak sudah menyatakan negosiasi sudah selesai. Amar ma’ruf nahi munkar dengan secara halus sudah selesai,” ucap Koordinator Gebrak Banten, Hafidi usai melakukan audiensi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Serang.
Kekecewaan perwakilan Gebrak Banten bukan tanpa alasan, disampaikan Hafidin, jika pihak Pemkab Serang yang menemui perwakilan massa aksi dalam audiensi dinilai sebagai orang yang tidak berkompeten untuk memenuhi tuntutan massa aksi.
Diketahui, jika perwakilan dari Gebrak Banten hanya ditemui oleh Sekdis Satpol PP Kota Serang yang dianggap tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penutupan terhadap THM di JLS.
“Saya sebagai Ketua Gebrak tidak akan lagi mengadakan audiensi, tidak akan lagi mengerahkan masyarakat, tidak akan lagi. Untuk itu saya sudah melepaskan laskar, saya sudah melepaskan para jawara untuk bertindak sesuai hukum yang mereka punya,” tegas Hafidi.
Padahal dijelaskan Hafidi, semenjak dirinya ditunjuk sebagai Koordinator Gebrak Banten. Sudah ada beberapa orang yang meminta izin kepada dirinya untuk meratakan THM yang ada di JLS. Namun selalu ditahannya karena ingin lebih dulu mengedepankan pendekatan secara halus.
“Mereka sudah meminta izin untuk meratakan JLS. Tapi saya katakan sabar, saya mau menggunakan aktifitas amar ma’ruf nahi munkar dengan cara halus. Tapi ini realitasnya, kita dilecehkan,” ungkapnya.
Untuk itu, ia pun menuturkan jika dirinya sudah tidak mau bertanggungjawab lagi terhadap gerakan massa yang akan melakukan penutupan terhadap THM di JLS. Bahkan dengan tegas dikatakannya, jika ia sudah tidak mau lagi melakukan negosiasi dengan pihak pemerintah.
“Saya sudah angkat tangan, dan tidak akan audiensi lagi. Kita ini suara rakyat, untuk itu kita doakan untuk menghilangkan diskotik dan lain sebagainya,” tukasnya. (*/YS)
