Pemerintah Akan Bangun Gudang Sementara Limbah Cesium-137 di Cikande, Long Term Storage Dimulai 2026

SERANG – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pemerintah terus melakukan langkah cepat dalam menangani kasus cemaran radiasi Cesium-137 di kawasan industri Modern Cikande, Kabupaten Serang.

Hanif menyampaikan, hasil pemeriksaan kesehatan masyarakat di sekitar area terdampak masih ditangani oleh Kementerian Kesehatan.

“Ada beberapa masyarakat yang teridentifikasi terpapar, namun saat ini sedang dilakukan pemulihan. Pemberian vitamin dan suplemen khusus juga terus dilakukan,” ujarnya saat kunjungan ke kawasan industri Modern Cikande, Selasa (30/9/2025).

Menurut Hanif, sumber cemaran berasal dari aktivitas peleburan baja scrap di PT PMT. Hasil penyelidikan Bareskrim Polri menunjukkan material tersebut diperoleh dari 15 lapak scrap di sekitar lokasi.

“Kami melihat tidak ada unsur kesengajaan, melainkan ketidaktahuan. Namun demikian, PMT tetap harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Hanif menyebut ada dua pihak yang akan dituntut: pertama PT PMT sebagai tergugat utama, dan kedua pengelola kawasan PT Modernland.

“Kami sedang menyusun gugatan perdata secara detail untuk diajukan ke pengadilan. Untuk kasus ini tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan, harus melalui proses hukum. Selain itu, jalur pidana juga ditempuh sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 98 Ayat 1,” jelasnya.

Terkait limbah radioaktif yang sudah diamankan, Hanif menjelaskan pemerintah menyiapkan ratusan hingga ribuan drum untuk penyimpanan sementara di lokasi PMT yang sudah lebih dulu didekontaminasi.

Selanjutnya, dalam 1–2 bulan mendatang akan dibangun interim storage sesuai standar Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

“Interim storage di Cikande akan digunakan selama 1–2 tahun. Sedangkan untuk penyimpanan jangka panjang (long term storage), pemerintah merencanakan pembangunan mulai tahun 2026. Karena masa paruh Cesium-137 mencapai 30 tahun, maka lokasi dan pembangunannya harus sangat hati-hati,” kata Hanif.

Hanif memastikan pemerintah menempatkan penanganan kasus ini sebagai prioritas.

“Ini posisi darurat, sehingga kita harus bergerak cepat. Mulai dari pemulihan kesehatan masyarakat, penanganan limbah, hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab,” pungkasnya.***