SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang bersama DPRD Kabupaten Serang menyalurkan bantuan beras kepada warga terdampak banjir di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Minggu (1/2/2026).
Bantuan disalurkan di tengah kondisi banjir yang masih berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Serang.
Sebanyak 14.000 kilogram beras dibagikan kepada 1.400 kepala keluarga (KK). Bantuan tersebut bersumber dari Pemkab Serang serta sumbangan sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD, aparatur kecamatan dan desa, serta para donatur.
Anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi NasDem, Ahmadi, menjelaskan bahwa dari total bantuan tersebut, 10.000 kilogram beras berasal dari Pemkab Serang, sementara 4.000 kilogram lainnya merupakan donasi berbagai pihak.
“Hari ini kami menyalurkan bantuan beras ke Desa Ranjeng yang terdampak cukup parah. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Ahmadi.
Ia menambahkan, penyaluran bantuan serupa sebelumnya telah dilakukan di sejumlah kecamatan lain, antara lain Pontang, Carenang, Binuang, Lebakwangi, Kragilan, Kibin, Cikande, dan Kopo. Desa Ranjeng menjadi salah satu wilayah yang baru menerima bantuan dalam rangkaian penanganan dampak banjir.
Ahmadi mengakui, keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam penanganan bencana banjir yang hampir terjadi setiap tahun di Kabupaten Serang.
“Dengan kondisi anggaran yang ada, bantuan yang diberikan tentu belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh kebutuhan warga terdampak,” katanya.
Selain penanganan darurat, Ahmadi menekankan pentingnya langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir.
Ia menyoroti perlunya normalisasi sungai yang dinilai belum maksimal.
“Saat saya masih bertugas di Komisi IV DPRD, kami kerap menyampaikan kepada Dinas PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait banyaknya sungai yang mengalami pendangkalan cukup parah. Namun penanganan yang dilakukan masih terbatas dan belum menyentuh akar persoalan,” jelasnya.
Ia berharap kejadian banjir yang kembali terulang ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama, baik bagi pemerintah daerah maupun instansi terkait di tingkat pusat.
“Penanganan darurat memang penting, tetapi yang lebih utama adalah upaya pencegahan agar banjir tidak terus berulang setiap tahun,” pungkas Ahmadi.***
