SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim membuka acara Seminar Pembangunan Daerah ‘Refleksi 19 Tahun Provinsi Banten’ di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (3/10/2019).
Dalam seminar tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.
Apresiasi tersebut dikarenakan dinilai mampu menjadikan Provinsi Banten sebagai daerah hasil pemekaran yang tumbuh dan berkembang pesat bahkan melebihi daerah lainnya.
Tak hanya itu, Gubernur juga mendapatkan penghargaan Kemendagri karena telah melaksanaan integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang merupakan integrasi sistem yang dibangun Kemendagri sebagai portal terpadu 4 sektor tata kelola pemerintahan yaitu e-Planning, e-Budgeting, e-Reporting dan e-Sakip.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Muhammad Hudori menyampaikan, pada usianya yang menginjak ke 19 tahun pasca memisahkan diri dari Jawa Barat, Banten telah mengalami banyak perkembangan signifikan.
Beberapa indikator makro pembangunan mampu dicapai dengan baik seperti tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami tren penurunan.
“Hal inilah yang melatarbelakangi kami untuk memberikan sebuah penghargaan kepada Banten atas capaian-capaiannya dalam pembangunan. Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas kepemimpinan Pak Gubernur Wahidin Halim dan Andika Hazrumy karena juga meringankan tugas kami di Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Hudori merinci, tingkat kemiskinan Banten tahun 2018 tergolong rendah sebesar 5,24% berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 9,82%.
Berdasarkan tren tingkat kemiskinan Provinsi Banten tahun 2014-2018, cenderung terus mengalami penurunan dan selalu berada di bawah rata-rata nasional. Namun, 3 kabupaten/kota di Provinsi Banten yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang masih harus mendapatkan perhatian karena angka kemiskinan masih di atas rata-rata Provinsi Banten, namun di bawah rata-rata Nasional.
Pembangunan manusia di Banten, lanjutnya, secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pada tahun 2018, IPM Banten telah mencapai 71,95, atau meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,42. Kemajuan pembangunan manusia Banten pada tahun 2018 mengalami akselerasi atau percepatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,74 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2017 yang hanya 0,65 persen. Status pembangunan manusia Banten pada tahun 2018 ada pada level atau kategori tinggi.
“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten tahun 2018 mencapai 8,52% berada di atas rata-rata Nasional 5,34% dan paling tinggi se-Indonesia. Namun, berdasarkan tren selama 2014-2018, TPT Provinsi Banten cenderung mengalami penurunan meski masih di atas rata-rata Nasional,” jelasnya
Oleh karenanya, jelas Hudori, perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas produksi dan Sumber Daya Manusia, deregulasi dan debirokratisasi. Menjaga stabilitas harga bahan pokok, mensukseskan program bantuan sosial yang digagas pemerintah dengan baik dan penerapan sistem bantuan pangan nontunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.
“Sehingga, hasil pembangunan dan capaian indikator makro akan lebih optimal,” ujarnya mengakhiri. (*/ADV).
