SERANG – Reses masa persidangan ke-2, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten priode 2019-2024, masih menjadi ajang strategis untuk mengungkapkan segala persoalan atau keluhan yang dialami masyarakat.
Seperti yang dialami Umar Bin Barmawi. Ia menggelar reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Serang, tepatnya di Yayasan Rehabilitasi Gangguang Jiwa dan Pencandu Narkotika di Kampung Sinangor Sukabares, Kecamatan Waringin Kurung. Rabu (4/03/2020)
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Banten itu mengaku, dalam resesnya yang dilakukan,
masyarakat banyak menyampaikan keluhan terkait program bantuan pemerintah yang dinilai kurang obejktif dalam pendataan, salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).
“Program pemerintah dalam hal tentang program stunting juga masyarakat belum banyak tau. Dan yang menjadi pokok adalah sanitasi dan air bersih, sehingga perlu turut andil pemerintah dalam pengadaan sumur pompa air di masing-masing desa sekecamatan waringin kurung,” terang Umar kepada wartawan.
Dilain hal, keluhan juga datang terkait Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Provinsi Banten. Umar menilai bahwa saat ini balai tersebut sulit diakses oleh masyarakat Banten, sehingga informasi tentang adanya pelatihan dari BLK banyak masyarakat Banten yang tidak mengetahuinya.
“Kemudian yayasan rehabilasi gangguan jiwa dan pecandu narkotika ini juga sudah menyembuhkan pasien dari berbagai daerah, tetapi pemerintah daerah tidak ikut andil dalam hal support. Karena ini yayasan berbasis masyarakat, maka harapannya pemerintah daerah dan Provinsi Banten juga bisa memberikan bantuan. Yang menjadi kendala saat ini adalah transportasi / ambulance untuk ODGJ dan revitalisasi bangunan gedung yang sangat minim,” jelasya.
Dengan banyaknya keluhan warga ith, Umar mengaku akan mendorong agar data penerima program PKH diupdate dan diverifikasi ulang dengan melibatkan relawan, serta berkoordinasi dengan Kepala desa dan RT setempat. Sehingga, validitas data akan diperoleh dengan memakai zona prioritas penerima bantuan.
“Kedua kita akan mendorong kepada pemerintah daerah dan Provinsi Banten melaui dinas terkait, bahwa Yayasan Assifa yang berbasis masyarakat ternyata ikut serta dalam menunjang program pemerintah terkait rehabilitasi gangguan jiwa dan kecanduan narkotika. sudah sepatutnya pemerintah hadir membantu dalam sarana prasarananya,” tuturnya.
Kemudian terkait minimnya sosialisasi program BLK lanjut Umar, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja agar memanggil kepala BLK Provinsi Banten untuk lebih masif lagi melakukan sosialisasi tentang program pelatihan menjadi prioritas masyarakat Banten.
“Dan yang terakhir kita akan mendorong Dinas Perkim untuk terus mengoptimalkan program sarana air bersih dan sanitasi melalaui program sumur bor masuk desa,” tandasnya. (*/Qih)
