SERANG – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Serang untuk Tahun Ajaran 2025–2026 menuai banyak kritik.
Pelaksanaannya dinilai masih menyisakan banyak persoalan dan membutuhkan pembenahan mendesak.
Hal ini mencuat dalam diskusi bertajuk “Karut-Marut SPMB Tahun Ajaran 2025-2026, Ulah Siapa?” yang digelar oleh Bidang Pendidikan DPD KNPI Kota Serang via daring pada Senin, (14/7/2025).
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah tokoh, antara lain Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman, Ketua PC GP Ansor Kota Serang Muhamad Rijal, Sekretaris PD Pemuda Muhammadiyah Ifan Jami, serta Direktur Ketahanan Rakyat Foundation, M. Ridho Dinata.
Dalam forum itu, Ketua PC GP Ansor, Muhamad Rijal, menegaskan bahwa SPMB adalah kegiatan rutin yang seharusnya bisa dijalankan dengan baik.
Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan masih banyak kekacauan dalam pelaksanaannya.
“Perlu ada pembenahan menyeluruh agar pelayanan pendidikan dasar dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” ucap Rijal.
Sementara itu, Sekretaris PD Pemuda Muhammadiyah Kota Serang, Ifan Jami, mengungkapkan adanya indikasi perubahan data secara tiba-tiba dalam sistem zonasi.
Ia mencontohkan kasus seorang pendaftar yang awalnya ditolak karena jarak rumah ke sekolah sekitar 2.000 meter, namun kemudian namanya kembali muncul dengan jarak 900 meter.
“Saya mencatat banyak kejanggalan. Perubahan data semacam ini tak hanya terjadi sekali dua kali,” ujarnya.
M. Ridho Dinata dari Ketahanan Rakyat Foundation menambahkan bahwa pihaknya bersama warga telah mendampingi belasan calon siswa di wilayah Karang Asem, Kecamatan Taktakan, yang gagal diterima di sekolah negeri.
“Ada wilayah seperti Lingkungan Pekijing, yang dikenal sebagai kampung literasi, tapi anak-anaknya sulit masuk sekolah hanya karena kendala jarak,” kata Ridho.
Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, menyampaikan keprihatinannya.
Menurutnya, alih-alih menjadi harapan, SPMB kini menjadi sumber tekanan psikologis bagi banyak keluarga.
“Sebagai pimpinan DPRD, saya mendorong evaluasi menyeluruh. Ini tidak boleh terus dibiarkan,” tegas Muji.
Ia membeberkan sejumlah masalah utama, antara lain sistem zonasi yang tidak akurat, dugaan manipulasi data dan alamat melalui KK, sistem digital yang belum siap, ketimpangan daya tampung sekolah negeri, hingga minimnya pendampingan dari Disdikbud Kota Serang.
Selain itu, Muji menilai bahwa perencanaan teknis yang lemah dan kurangnya koordinasi antar instansi, khususnya dengan Disdukcapil, turut memperburuk situasi.
Ia juga menyoroti rendahnya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan.
“Bukan untuk menyalahkan, tapi agar SPMB ke depan benar-benar berpihak pada hak pendidikan anak-anak kita,” tambahnya.
Ketua DPD KNPI Kota Serang, Fauzan Dardiri, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi semua pihak untuk memperbaiki sistem SPMB.
Menurutnya, perbaikan teknis harus menjadi prioritas agar tidak mengulangi kesalahan serupa.
“SPMB adalah indikator penting dari kepemimpinan daerah. Kami berharap pelaksanaannya terus diperbaiki, bukan malah menimbulkan masalah,” pungkas Fauzan. (*/Fachrul)
