SERANG – Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, turun langsung menemui ribuan massa aksi yang menolak aktivitas tambang pasir di wilayah Bojonegara–Puloampel, Senin, (17/11/2025).
Aksi tersebut dipicu oleh kemacetan parah akibat menumpuknya truk tambang di ruas jalan utama Puloampel.
Di hadapan massa, Deden menegaskan bahwa Pemprov Banten telah melakukan survei lapangan sehari sebelumnya untuk memastikan pelaksanaan aturan sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 567 Tahun 2025 tentang Pembatasan Jam Operasional dan Jalur Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan.
“Hari Kamis kemarin kami melakukan survei dari Bojonegara sampai Puloampel, termasuk ke Gunung Santri, untuk melihat apa saja yang belum terlaksana dari SK Gubernur. Ternyata memang masih banyak yang belum berjalan dengan baik,” ujar Deden.
Sebagai tindak lanjut, Deden memerintahkan sejumlah perangkat daerah untuk melakukan penegakan intensif.
“Mulai hari Rabu besok, saya perintahkan langsung Kadis Perhubungan, Kasat Pol PP, dan Insya Allah dibantu Pak Kapolres Cilegon, kita akan mendirikan posko di depan area pertambangan. Posko mulai dibangun besok, dan Kamis sudah harus berdiri untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SK Gubernur tersebut,” tegasnya.
Selain persoalan kemacetan, masyarakat juga mengeluhkan minimnya penerangan jalan di beberapa titik rawan.
Menjawab hal itu, Deden memastikan pihak Balai Pengelola Jalan Nasional sudah mulai melakukan pengerjaan.
“Terkait penerangan jalan, saya sudah menghadirkan pihak Balai. Mereka sudah mulai menggali tiang-tiang listrik untuk lampu jalan, dan masa pengerjaan berlangsung hingga 31 Desember. Kita sama-sama cek apakah benar semua progresnya berjalan,” jelas Deden.
Dalam pantauan Fakta Banten, massa aksi sempat meminta Sekda agar menghadirkan Gubernur Banten, Andra Soni.
Namun Deden menyampaikan bahwa Gubernur sedang menjalankan agenda dinas di Jakarta.
Untuk meredakan kekecewaan masyarakat, Deden bahkan langsung menelepon Gubernur Andra Soni di hadapan ratusan warga.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalisir keluhan warga, terutama terkait kemacetan dan keselamatan di wilayah Bojonegara–Puloampel.
Pemprov Banten berkomitmen mengawal aturan dan memperbaiki kondisi layanan publik di kawasan tersebut.***
