SERANG – Akademisi Untirta Teguh Aris Munandar mengungkapkan, konsep sekolah gratis telah menjadi topik perdebatan dan diskusi di kalangan para pemikir dan ahli pendidikan selama berabad-abad, salah-satunya John Locke. Jhon Locke kata dia, berpendapat bahwa pendidikan adalah hak asasi setiap individu dan percaya bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pendidikan yang setara bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial.
Dalam pandangan ini menurutnya, sekolah gratis dipandang sebagai cara untuk mewujudkan keadilan sosial dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka.
Konsep sekolah gratis di Indonesia ini lanjutnya, melibatkan berbagai peraturan dan program yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat, konsep tersebut setidaknya diterjemahkan dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan dasar dan menengah secara gratis.
Ditambah Program BOS untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa di sekolah negeri dan swasta serta Program Indonesia Pintar (PIP) program pemerintah yang memberikan bantuan tunai kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
“Di Banten program Sekolah Gratis menjadi program andalan Gubernur-Wakil Gubernur Banten terpilih Andra Soni-Dimyati, tagline Sekolah Gratis ini pula yang memenangkan pasangan ini menjadi pemimpin di Banten, tugas selanjutnya adalah bagaimana program yang mulia ini dapat diimplementasikan di tengah era ketidakpastian,” ujarnya, Jumat, (7/3/2025).
“Melihat data dapodik jumlah sekolah SMA, SMK, dan SKh di Provinsi Banten, kurang lebih Banten punya 1.504 sekolah, yang berstatus negeri sebanyak 269 sekolah dan yang berstatus swasta 1.235 sekokah. Dari data diatas kita bisa melihat bahwa jumlah sekolah swasta di banten sebanyak 82%, yang artinya program sekolah gratis harus melibatkan sekolah swasta karna dapat menyerap siswa yang sangat banyak, dan menjadi salah satu indikator keberhasilan program,” tambahnya.
Ia menerangkan, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, angka putus sekolah pada tingkat SMA/SMK di Banten mencapai 13.684 orang, tingginya angka putus sekolah dibanten sejalan dengan tingginya angka pengangguran terbuka Menurut data BPS pada Februari 2024, angka pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,02%, angka ini jauh di atas angka nasional yaitu 4,82%.
“Oleh sebab itu program sekolah gratis ini harus menyasar sekolah swasta, ini merupakan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, implementasinya akan memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang matang agar dapat berjalan efektif, dengan ini harus ada upaya yang sistematis dan terstruktur dalam melaksanakan program sekolah gratis yang menyasar tidak hanya sekolah negeri tetapi sekolah swasta,” ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut kata Teguh, sedikitnya yang harus dilaksanakan oleh pemprov adalah menyusun riset, mempersiapkan perda, melakukan kerja sama dengan sekolah swasta tentang mekanisme pelaksanaan sekolah gratis, pemberian bantuan dana untuk menutupi biaya operasional, seperti gaji guru, biaya perawatan fasilitas, dan biaya kegiatan belajar mengajar.
“Pemprov juga harus menetapkan krateria/standarisasi sekolah swasta yang memenuhi kriteria tertentu, seperti akreditasi dan kepatuhan terhadap standar pendidikan, perlu menjadi syarat untuk mengikuti program ini, sekolah swasta yang menjadi target pembebasan SPP dan biaya lain-lain adalah klaster 1 hingga klaster 3, sedangkan klaster 4 dan klaster 5 dinilai sebagai sekolah swasta elit, sehingga tidak termasuk dalam program tersebut. Program ini akan membebaskan para orang tua dari beban uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) hingga uang pangkal saat pendaftaran,” bebernya.
Ia menjelaskan, program sekolah gratis adalah sebuah konsep mulia yang memiliki tujuan luhur, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
Menurutnya, pendidikan adalah kunci untuk membuka gerbang kesempatan masa depan yang lebih baik. Dengan pendidikan, anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita mereka. Program sekolah gratis hadir sebagai jembatan yang menghubungkan mereka dengan masa depan yang lebih cerah.
“Kemiskinan sering kali menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan terstruktur, karena akar masalahnya terletak pada ketidakadilan dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik. Mengutip analisis Marx tentang teori kemiskinan terstruktur, bahwa kapitalisme sangat berpengaruh. Ia menyoroti bagaimana sistem kapitalis menciptakan ketidaksetaraan dan eksploitasi, yang menyebabkan kemiskinan. Dalam perspektif itu pemerintah dengan Program Sekolah Gratis berperan penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi,” terangnya.
Dengan pendidikan lanjut dia, anak-anak dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga mereka. Generasi muda adalah aset berharga bangsa. memberikan pendidikan yang berkualitas berarti kita sedang membangun generasi penerus yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Program Sekolah Gratis adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa.
Ia menyebut, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Ini menjadi wujud nyata dari upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan.
“Pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan moral. Dengan pendidikan yang baik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih beradab, toleran, dan harmonis,” katanya.
“Program sekolah gratis adalah mimpi besar yang ingin kita wujudkan bersama. Mari kita dukung program ini dengan memberikan kontribusi terbaik kita, sehingga setiap anak Indonesia dapat meraih mimpi mereka dan menjadi generasi penerus bangsa yang gemilang. Semoga narasi ini dapat menggambarkan kemuliaan program sekolah gratis dan menginspirasi kita semua untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Banten,” tambahnya mengakhiri. (*/Faqih)