Pandeglang – Pemerintah Kabupaten Pandeglang kini tengah membahas mengenai perubahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW). Pembahasan ini dilakukan karena pada tahun 2015 lalu, diketahui bahwa tata ruang Pandeglang mengalami perubahan sebesar 18.75 persen.
Menurut Peneliti dari Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Institut Pertanian Bogor (IPB), Mujio Sukir mengungkapkan, ada 3 hal yang menyebabkan Perda RT/RW Pandeglang harus direvisi.
Ketiganya yakni dinamika pembangunan di Pandeglang yang sangat dinamis selama 5 tahun belakangan, perubahan regulasi dari pusat, provinsi, maupun kabupaten, dan faktor bencana alam.
“Dari ketiga hal itu, maka Pemkab review tata ruang. Tetapi tidak semena-mena semua tata ruang direvisi. Karena sesuai Undang-Undang, harus ada kajian terlebih dahulu,” terangnya dalam diskusi Materi Teknis Revisi RTRW Pandeglang tahun 2011-2033 di Oproom Setda Pandeglang, Rabu (9/8/2017).
Tahun 2015, ada kajian Peninjauan Kembali (PK) yang menyebutkan Kalau perubahan di atas 20 persen, maka harus dicabut. Namun kalau di bawah, hanya direvisi. Nah kalau di Pandeglang hanya 18.75 persen, sehingga Perda RTRW hanya direvisi,” sambungnya.
pihaknya telah mengidentifikasi aspek persoalan yang perlu menjadi perhatian, yang telah dirumuskan dalam 12 isu strategis perubahan. Diantaranya, pembangunan Tol Serang-Panimbang, pembangunan Bandara Banten Selatan, reaktivasi rel kereta api, KEK Tanjung Lesung, keberadaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet), tapal batas wilayah, hingga pemukiman.
“Pengembangan jalan tol, ada 2 exit yang berkembang saat ini, di Bojong dan Panimbang. Dengan itu pasti ada pengembangan, baik pemukiman atau yang lain. Sedangkan di pola yang lama, itu adalah zona pertanian dan perkebunan. Kemudian pengembangan KEK, daerah buffernya juga harus didukung. Maka Pemkab harus menyiapkan kegiatan apa yang mendukungnya,” bebernya. (Aep)
