JAKARTA — Forum guru honorer mengancam tak akan memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo yang akan maju kembali pada Pemilihan Presiden 2019.
Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, pihaknya kecewa karena aksi unjuk rasa di depan Istana yang dilakukan sejak Selasa (30/10/2018) diabaikan oleh Presiden Jokowi.
“Pak Jokowi mau nyalon nih, ada massa begitu banyak, berarti kan enggak butuh suara (guru honorer). Ya sudah kalau enggak butuh suara,” kata Titi kepada Kompas.com, Kamis (1/11/2018).
Padahal, kata dia, para guru honorer sampai menginap di jalanan sekitar Istana untuk menunggu jawaban dari Presiden.
Namun, hingga Rabu (31/10/2018) sore, Presiden serta menteri terkait tak ada yang menerima perwakilan guru honorer.
Perwakilan guru honorer hanya diterima oleh perwakilan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Pihak KSP juga tak menjanjikan apa pun mengenai nasib guru honorer yang tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
“Kalau begini terus caranya, Presiden Jokowi bisa kehilangan suara guru honorer di Pilpres 2019 nanti,” kata dia.
Titi mengatakan, jumlah guru honorer di seluruh Indonesia cukup besar, yakni mencapai 438.000.
Angka ini belum termasuk para keluarga mereka hingga orang-orang yang ikut bersimpati terhadap nasib guru honorer.
“Kemarin saja teman-teman mahasiswa ikut berdemonstrasi karena simpatik dengan nasib guru honorer,” kata Titi.
Menurut Titi, saat ini memang forum guru honorer yang ia pimpin belum menentukan sikap politik terkait pilihan di Pilpres 2019.
Namun, jika sampai Desember pemerintah belum juga mengangkat guru honorer sebagai PNS, ia akan segera menyatakan sikap politiknya.
“Kita pada dasarnya tidak melihat Jokowi atau Prabowo. Siapa pun presiden mau mendengarkan aspirasi kita, dituangkan dalam hitam diatas putih, itu pasti kita dukung,” kata Titi.
Tagih Janji
Menurut Titi, pada dasarnya para guru honorer hanya menagih janji yang pernah disampaikan Jokowi.
Ia menceritakan, pada Juli lalu pernah bertemu Jokowi dalam acara Asosiasi Pemerintah Daerah.
Saat itu, ia mengeluhkan soal nasib guru honorer yang sudah berpuluh tahun mengabdi namun tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
Titi juga menyampaikan surat dengan harapan para guru honorer bisa beraudiensi langsung dengan Kepala Negara.
Menurut dia, saat itu Jokowi berjanji akan menyelesaikan masalah yang dihadapi guru honorer.
“Katanya ‘Iya akan diselesaikan’. Kalau tidak ada janji, kita enggak akan nagih. Kalau dari awal bilang tidak bisa kan lebih enak,” kata Titi.
Nyatanya, menurut Titi, kebijakan pemerintah saat ini tak sesuai dengan janji Jokowi.
Sebab, guru honorer yang bisa mengikuti tes CPNS adalah mereka yang berusia di bawah 35 tahun. Padahal, banyak guru honorer yang sudah berusia di atas itu.
“Kami hanya menagih janji, tidak ada yang salah,” kata dia.(*/Kompas)
[socialpoll id=”2521136″]
