Dana LKM Rp300 Juta Diduga Diselewengkan, Eks Kabag Kredit Balaraja Resmi Jadi Tersangka
TANGERANG – Dugaan penyalahgunaan dana di tubuh lembaga keuangan milik Pemerintah Kabupaten Tangerang memasuki babak serius.
Mantan Kepala Bagian Kredit LKM Artha Kerta Raharja (AKR) Cabang Balaraja, Riswadi, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Tangerang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.
Kasus ini menjadi sorotan setelah penyidik mengungkap dugaan keluarnya dana sebesar Rp300 juta dari kas LKM pada Juni 2025.
Dana tersebut diduga dicairkan tanpa melalui mekanisme persetujuan kredit sebagaimana prosedur yang berlaku.
Lebih jauh, uang yang seharusnya dikelola melalui mekanisme pembiayaan tersebut diduga tidak pernah dikembalikan melalui pembayaran angsuran. Penyidik juga menduga dana itu justru digunakan untuk kepentingan pribadi mantan pejabat kredit tersebut.
Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah membenarkan penetapan Riswadi sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara.
“Setelah gelar perkara, kami tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Dokumen Kredit dan Kuitansi Bertanda Tangan Riswadi Diamankan
Dalam proses penyidikan, polisi telah mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan pencairan dana tersebut. Barang bukti itu di antaranya berkas perjanjian kredit dan kuitansi pencairan yang dibubuhi tanda tangan Riswadi.
Dokumen-dokumen tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri proses pencairan dana, pihak-pihak yang terlibat, serta dugaan penyimpangan mekanisme penyaluran kredit di LKM AKR Cabang Balaraja.
Perkara ini bukan kasus yang muncul dalam waktu singkat. Penanganannya bermula dari laporan polisi tertanggal 21 Oktober 2025 terkait dugaan kredit bermasalah.
Setelah melalui rangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi akhirnya menetapkan Riswadi sebagai tersangka pada 29 Oktober 2026.
Riswadi dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Polisi menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan dan membuka kemungkinan pengembangan perkara berdasarkan hasil pendalaman lebih lanjut.
Dana Publik Jadi Sorotan, Pengawasan LKM Dipertanyakan
Perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan dana sebesar Rp300 juta. Status LKM AKR sebagai lembaga keuangan milik daerah yang berada di bawah naungan BUMD Pemerintah Kabupaten Tangerang membuat kasus tersebut memiliki dimensi pertanggungjawaban yang lebih luas.
Publik tentu berkepentingan mengetahui bagaimana dana sebesar itu bisa keluar tanpa melalui mekanisme persetujuan kredit sebagaimana mestinya.
Bagaimana sistem pengawasan internal bekerja, siapa yang memiliki kewenangan dalam proses pencairan, dan apakah terdapat pihak lain yang mengetahui atau terlibat, menjadi sejumlah pertanyaan yang patut ditelusuri.
Jika dugaan penyimpangan tersebut terbukti, persoalannya bukan semata-mata kegagalan pengembalian kredit, melainkan juga menyangkut tata kelola dan pengamanan aset lembaga keuangan milik daerah.
Hingga berita ini ditulis, Riswadi masih berstatus tersangka dan belum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan selama proses hukum berlangsung.***
