TANGSEL – Lembaga Keadilan dan Bantuan Hukum (LKBH) Epistema menggelar Road Map dengan tema Polemik PPDB Online pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Rabu (9/8/2018) di Aula Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang.
Acara dihadiri oleh narasumber pemerhati pendidikan dan Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pamulang (Unpam), Bachtiar; Komisi II DPRD Kota Tangsel, Lady M.P. Butar Butar; Ketua Kosgoro Banten, Junaidi; dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Dadang Sumarna; dan dari berbagai element baik mahasiswa maupun masyarakat sekitar.
Menurut Direktur Eksekutif Epistema, Turnya, mengatakan, bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk melakukan pengkajian terhadap permasalahan pemberlakuan PPDB Online pada Dindikbud Kota Tangsel.
“Memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggara pendidikan di Kota Tangsel yang akhir-akhir ini menjadi polemik di masyarakat,” kata Turnya.
Ia juga menjelaskan dengan adanya kegiatan ini akan memberikan solusi dari permasalahan pemberlakuan PPDB Online pada Dindikbud Kota Tangsel.
Dengan tidak hadirnya Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Taryono, membuat para narasumber yang hadir serta akademisi dan element mahasiswa menjadi kecewa.
“Sangat disayangkan, mestinya kita kan bukan dalam rangka mengkritisi, kita mengajak dan memikirkan secara bersama tentang pendidikan khususnya PPDB ini,” ujar Bachtiar, saat ditemui awak media ini setelah memberikan paparannya.
Menurutnya, sebagai element kritisi bangsa ingin memberikan masukan seperti apa baiknya.
“Kalau tidak datang, ini menunjukan bahwa pemerintah kota kesannya khusus Dindikbud Kota Tangsel tidak peduli dengan persoalan ini, sekaligus sama saja melegalkan secara tidak langsung,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa yang mengundang ini adalah orang-orang Tangsel yang ingin peduli, bagaimana caranya supaya program PPDB itu kedepannya lebih baik.
“Kalau dengan tidak hadirnya beginikan jadi pertanyaan kita, ini komitmennya gimana sih, saya sebagai orang yang terlibat di pendidikan ya merasa kecewa,” ungkapnya.
“Kita mencari solusi, memberikan saran tapi tidak datang, seharusnya bisa disposisi diwakilkan oleh Kabid, Kasi atau yang mewakili, diutus lah!” pungkasnya. (*/Red)
[socialpoll id=”2513964″]
