PANDEGLANG – Pembangunan tanggul penahan banjir C2 sungai Cilemer di Desa Sukadame, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, yang dikerjalan oleh PT Mahkota Ujung Kulon dinilai asal-asalan.
Informasi yang berhasil dihimpun, program normalisasi penahan banjir itu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Banten, dengan anggaran sebesar Rp 6,7 miliar.
Dalam pemasangan bronjong banyak pengurangan isi (kubikasi) rata-rata 95 centi meter. Selain itu dalam pengerjaan tanggul mutlak tidak menggunakan tanah merah dari luar lokasi tanggul, dan penimbunan sampah yang berlebih dibawah tanggul dan tidak adanya pemadatan, sehingga berpotensi longsor.
Baca Juga : Hadapi Demonstrasi Honorer, Gubernur WH Bilang Begini, Bikin Haru
Aktivis Palapa Sakti Nusantara, M Ikbal menilai, bahwa pengerjaan pembangunan tanggul C2 sungai Cilemer, yang dilakukan pihak ketiga ada ketidak sesuaian. Soalnya dalam pemasangan bronjong ada pengurangan kubikasi, pengupasan tanah pinggir sungai melebihi dari 30 centi meter, sehingga saat air laut pasang maka akan naik.
“Pengerjaan proyek itu harus ditinjau ulang, selain itu harus ada evaluasi dari dinas terkait. Karena dari hasil kajian kami, bahwa setiap pekerjaan ada ketidak sesuaian,” ungkapnya, Kamis (26/10/17)
Selain itu kata dia, dalam pengerjaan paket C2 ditemukan pengupasan tanah lebih dari 30cm, sehingga sungai cilemer mudah meluap atau banjir. Dampaknya nanti jelas, masyarakat yang akan dirugikan. Oleh sebab itu, harus dievaluasi jangan sampai dinas terkait diam saja.
“Pengawasan harus ditingkatkan, agar tidak ada celah pelaksana melakukan pengurangan kubikasi. Selain itu kami minta ada ketegasan terhadap pelaksana kegiatan yang nakal,” tegasnya
Ia juga mengetahui, kalau beberapa waktu lalu ada dari inspektorat dan pihak kejaksaan yang turun ke lokasi untuk meninjau pengerjaan pembangunan penahan banjir tersebut. Namun ia menduga instansi terkait itu terkesan tutup mata dengan adanya persoalan di lapangan, padahal sudah jelas dari bangunam bronjong ada pengurangan kubikasi dan persoalan lainnya.
“Kami menduga ada kongkalingkong anatara pengusaha dan pihak instansi terkait. Karena persoalan yang ada di lapangan tidak dibahas,” ujarnya. (Achuy)
