TANGERANG – Bank Indonesia Kantor Perwakilan (BI KPw) Provinsi Banten melaksanakan agenda rapat koordinasi bersama seluruh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Banten guna mengimplementasikan digitalisasi daerah.
Kepala BI KPw Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja mengatakan, untuk memenangkan digitalisasi di Provinsi Banten, diperlukan perhatian yang lebih dari berbagai pihak dalam mengoptimalisasi penggunaan kanal digital transaksi pemda, baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran.
“Selain itu, untuk meningkatkan indeks elektronifikasi, Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2D) online dan cash management system perlu terus dikembangkan dan digunakan secara lebih menyeluruh, termasuk penggunaan QRIS. Peta jalan dan quick wins elektronifikasi transaksi pemda yang sudah disepakati bersama, hendaknya menjadi panduan dalam pengembangan elektronifikasi,” kata Erwin dalam keterangan tertulisnya pada, Kamis (20/1/2022).
Menurutnya, hal ini sejalan dengan harapan para narasumber yang hadir, bahwa untuk mencapai optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) diperlukan komitmen dan implementasi dari berbagai pihak yang berkepentingan, agar masyarakat sebagai pengguna akhir kanal pembayaran digital merasakan kemudahan dalam pelayanan dan pembayaran.
Di sisi lain kata dia, penerimaan pemerintah daerah dapat lebih optimal.
“Hal penting yang dapat pemerintah provinsi Banten pelajari dari keunggulan elektronifikasi transaksi pemda Jawa Barat dan Bogor diantaranya adalah perlunya memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, mengembangkan sistem informasi, mendorong Flagship Program, edukasi kepada masyarakat, serta memberikan apresiasi untuk meningkatkan motivasi OPD yang terlibat langsung dalam elektronifikasi transaksi,” kata Erwin.
Dengan adanya pelajaran yang dapat diambil dari daerah lain lanjut dia, tantangan yang masih ditemui di lapangan yang berupa masih rendahnya penggunaan pembayaran non tunai oleh masyarakat dan infrastruktur jaringan internet yang belum merata dapat diminimalisir.
Tanggapan dari Pemda secara umum mengharapkan harmonisasi antar Pemda di Provinsi ini terus berlanjut, termasuk dalam rangka sinkronisasi data PKB dan PBB untuk optimalisasi penerimaan seluruh pemerintah daerah.
Seluruh Pemerintah Daerah berkomitmen dalam pengembangan ETPD namun sebagian pemda masih menghadapi tantangan diantaranya infrastruktur yakni beberapa daerah dengan sinyal lemah serta tantangan berupa rendahnya pemanfaatan transaksi non tunai oleh masyarakat. Selain itu, juga disampaikan apresiasi kepada BI yang telah mendukung pengembangan ETPD.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah narasumber, maliput Erwin Soeriadimadja selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Sabarudin selaku Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah Otoritasa Jasa Keuangan Kantor Regional 1 DKI Jakarta-Banten, Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah se-Provinsi Banten atau yang mewakili diantaranya adalah Maman Mauludin Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Bambang Noertjahjo Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, dan Budi Santoso selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
Kemudian narasumber yang hadir yakni Ameriza M. Moesa selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bapak Puji Gunawan selaku Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil Kemenko Bidang Perekonomian, R. An An Andri Hikmat selaku Analis Kementerian Dalam Negeri, Dedi Taufik, M.Si selaku Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat, Deni Hendana selaku Kepala Bapenda Kota Bogor; serta peserta yakni sekretariat TP2DD se-Provinsi Banten, BPKD se-Provinsi Banten, dan Bank Pengelola RKUD (BJB, BRI, dan Bank Banten). (*/Faqih)
