PANDEGLANG – Penganggaran sepeda listrik sebesar Rp38 Miliyar untuk RT dan RW oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang masih mendapat reaksi pro-kontra di masyarakat.
Salah satu lembaga masyarakat yang memberikan reaksi kontra adalah Gerakan Mahasiswa Labuan (GEMALA).
Gemala mengungkapkan kekesalannya kepada Pemda Pandeglang yang seperti tidak serius dalam mengurus warga masyarakatnya sendiri.
Gemala juga memastikan melalui komentar aktif yang beredar di sosial media itu lebih sepakat untuk tidak dibelanjakan ke sepeda listrik, melainkan dialihkan untuk pengoptimalan infrastruktur jalan.
“Pelayanan kesehatan dan sarana pendidikan yang lebih memperhatikan azas kebermanfaatan serta dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Fatahudin selaku Ketua Gemala kepada Fakta Banten, Minggu, 21 Agustus 2022.
Selain itu, Gemala juga kesal dengan lancangnya DPD KNPI Pandeglang Versi Ishak Newton yang mengklaim bahwa telah mewakili Pemuda Pandeglang yang menyetujui kebijakan tersebut.
“Salah satunya oleh DPD KNPI Pandeglang Versi Ishak Newton yang diketuai oleh Sulaeman Afandi mendukung langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang,” katanya.
Ia kemudian menjelaskan, bahwa pengambilan sikap secara sepihak oleh DPD KNPI Pandeglang tentu tidak representatif dengan fungsi dan perannya sebagai wakil dari Pemuda-pemudi di Pandeglang.
“Secara normatif wadah KNPI Pandeglang seharusnya mampu untuk menjadi representatif pemuda secara utuh bukan justru menentukan keputusan secara sepihak tanpa mempertanyakan kepada pemuda yang lain. Dan saya menilai sikap KNPI Pandeglang terlalu ceroboh,” singgung Fatahudin.
Hal senada juga diungkapkan oleh Akmal Maulana selaku anggota di Gerakan Mahasiswa Labuan, ia menyebut bahwa sikap KNPI Pandeglang secara tidak langsung telah mengkhianati Prinsip-prinsip dalam dasar Sumpah Pemuda.
“Saya rasa KNPI Pandeglang hari ini sudah mengkhianati prinsip dasar dari sumpah pemuda di dalam kedaulatannya, sehingga sikap kami dari pemuda Kecamatan Labuan lebih sepakakat anggaran Rp38 Miliar tersebut dialokasikan untuk memberikan insentif para RT/RW yang dapat dirasakan oleh sanak keluarga,” ungkapnya.
Disamping itu, ia juga meminta agar Pemerintah Daerah Pandeglang untuk mempertimbangkan kembali perencanaan kebijakan tersebut.
“Usia ekonomi sepeda listrik terbilang singkat ditambah dengan akses ruas jalan perkampungan yang masih jauh dari kata layak dilalui sepeda listrik tersebut,” pungkasnya. (*/Muklas)
