CILEGON – Carut marut soal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah Kota Cilegon saat ini menjadi sorotan serius dari sejumlah elemen masyarakat.
Beberapa elemen masyarakat bersepakat dan berkomitmen untuk bersama-sama mengawal APBD Kota Cilegon ke depan.
Bahkan sejumlah aktivis dari berbagai lembaga ini menamakan Koalisi Banten Bersatu rencananya akan turun aksi unjukrasa sambil menggelar deklarasi.
Sejumlah aktivisnya diketahui juga merupakan mantan Relawan Helldy-Sanuji saat Pilkada 2020 lalu.
Mantan relawan politik itu menuding bahwa ada mafia proyek dalam mengatur belanja APBD Cilegon.
“Dalam deklarasi Koalisi Banten Bersatu pekan depan, sekaligus kita rangkai dengan gerakan aksi di depan Rumah Dinas Walikota Cilegon. Ini sebagai bentuk refleksi soal adanya dugaan oknum mafia proyek APBD Kota Cilegon,” ungkap Juru Bicara sekaligus Koorlap aksi KBB, M. Jaenal Arifin, Sabtu (4/3/2023).
“Koalisi ini terdiri dari Ormas dan LSM, diantaranya Gempita, JP3B, GPC, KKPMP, Ali Baba, FPPLC, Japati dan Perpam. Sempat ada penyusup tapi sudah kita clearkan,” imbuh Jaenal.
Lebih lanjut, Jaenal menegaskan koalisi lembaga ini solid bersama dengan masyarakat untuk bersemangat memperjuangkan hak-hak masyarakat Kota Cilegon.
“Meski kita sempat diterpa isu demo hoax, kami tegaskan aksi akan dilaksanakan untuk menyelamatkan APBD Kota Cilegon tercinta, APBD milik masyarakat Cilegon, maka oknum -oknum yang diduga melakukan intervensi dan menekan pejabat-pejabat OPD untuk memainkan proyek APBD harus diusir dari Cilegon. Untuk itu tuntutan ini akan kami sampaikan langsung kepada Walikota Cilegon di Rumdin,” tegas Jaenal.
Akhir-akhir ini sejumlah mantan relawan Helldy-Sanuji juga mulai menyuarakan dugaan adanya oknum mafia proyek ini di media sosial.
Nama Mr. P menjadi inisial yang sering disebut-sebut oleh aktivis, di dalam perbincangan media sosial.
Sementara itu Ketua KBB, Hamami Hambali, mengaku akan mengerahkan ratusan hingga seribu massa aksi untuk menyampaikan aspirasi soal perlunya ketegasan dari kepala daerah untuk menyikapi dugaan adanya oknum yang mengendalikan APBD Kota Cilegon.
“Walikota perlu diingatkan. Soal waktu aksi dalam waktu dekat ini, tunggu saja,” tegasnya. (*/Rijal)
