Kecewa Dengan Sikap Kementerian PUPR, BMPP dan Masyarakat Cilegon Siap Tangani Banjir Jika Diberikan Izin
CILEGON – Bertahun-tahun tidak mendapat perhatian dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ihwal persoalan banjir yang kerap terjadi di 4 wilayah di Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang membuat Ketua Umum LSM BMPP dan Masyarakat mengambil sikap.
“Kami dan warga siap menyelesaikan persoalan banjir termasuk membangun terowongan di bawah jalan tol yang menjadi penyebab banjir yang tak kunjung terselesaikan. Jika mendapat izin dari kementrian PUPR.” ujar Kang Jen panggilan keseharian Ketum BMPP, saat ditemui di kediamannya, Senin, (20/3/2023).
Sikap di atas mencerminkan respon atas tidak adanya tanggapan dari Kementrian PUPR untuk menyelesaikan persoalan banjir yang kerap menimpa 4 lingkungan di wilayahnya padahal Pemerintah Kota Cilegon sudah berkirim surat kepada Kementerian PUPR.
Karena itu, Deni kembali menanyakan kepada Wali Kota Cilegon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) ihwal tindak lanjut dari surat yang dikirimkan waktu itu.
Lebih lanjut Deni memaparkan, dampak yang ditimbulkan dari persoalan banjir adalah kerugian harta benda. Bahkan sudah memakan banyak korban nyawa. Salah satunya satu anak hanyut terseret air kali Bonakarta belum lama ini, begitu juga dengan korban pada tahun yang lalu.
Mirisnya kata Deni, persoalan tersebut sudah diketahui semua pihak, sampai Kementrian PUPR, Divisi Pemeliharaan PT MMS, Direktur Operasional PT MMS, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementrian PUPR, Bidang Tehnik (BPJT) Kementerian PUPR. Namun hingga saat ini belum ada tindakan apapun.
“Sampai Pak Yandri Susanto (Anggota DPR RI Dapil Banten) menyebut persoalan ini perlu penanganan serius dan jangan di tunda-tunda lagi. Faktanya, sampai hari ini tidak ada progres apapun bahkan seperti cuek dengan persoalan yang menimpa masyarakat.” ujarnya.
Banjir yang menimpa Perum Metro dan 3 lingkungan lain seperti, Kedung, Kependilan, Martapura dan Metro bukan hanya bersumber dari hujan berintensitas tinggi saja, melainkan air kiriman dari Mancak dan Gunung yang ada di wilayah sekitar turut menyumbang terjadinya banjir di wilayah tersebut.
Dia meminta pihak PUPR merespon persoalan banjir khususnya di 4 lingkungan di atas dan umumnya di wilayah Kota Cilegon, sekaligus menyampaikan mampu atau tidak menyelesaikan tersebut. Jika tidak maka dirinya bersama warga yang akan menyelesaikan masalah itu sendiri.
“Saya rasa Kementrian PUPR jangan memancing kemarahan warga dengan membiarkan persoalan banjir yang terus-terus tak terselesaikan. Sampaikan alasannya pada kami kenapa ini dibiarkan,” terang Juweni.
“Sekali lagi saya minta Kementrian PUPR untuk menyampaikan secara tegas mampu atau tidak menyelesaikan persoalan banjir ini. Jika tidak kami minta izin agar kami yang membangun dan menangani persoalan ini secara swadaya.” pungkasnya.
Bahkan Deni Juweni sudah menyiapkan arsitektur jika memang kementrian PUPR tidak mampu menuntaskan masalah banjir yang ada di wilayahnya. (*/Wan)
