CILEGON – Pengurus Partai Berkarya Pusat versi Syamsu Djalal yakni Abdu Syarif tersinggung dengan pelaksanaan PAW yang dilakukan DPRD Cilegon, Senin (11/12/2023) kemarin.
Padahal status sengketa sudah disampaikan oleh Abdu Syarif kepada DPRD Cilegon dan Biro Hukum Banten beberapa waktu lalu.
Abdu Syarif, mengaku mendapat kuasa dari Syamsu Jalal untuk mengurus masalah hukum partai dan mengusut dalam gugatan dimana sengketa masih berjalan di PTUN, di Banding dan di PN Jakarta Selatan.
Karena itu dirinya kecewa dan tersinggung terhadap DPRD Cilegon dan Pemerintah Banten yang dinilai kejam dan tidak melihat apa yang sedang terjadi di tubuh Partai Berkarya saat ini.
“Kami pihak penggugat Partai Berkarya dalam hal ini sedang bersengketa di PTUN, di Banding dan di PN sangat tersinggung dengan hal-hal yang diambil oleh pihak DPRD Cilegon maupun Gubenur Banten,” ujarnya, Senin (11/12/2023) malam.
Bahkan Abdu Syarif sudah bertemu dan bersilaturahmi dengan Sekretaris DPRD Cilegon dan Kepala Bagian Hukum Provinsi Banten untuk menyampaikan bahwa Partai Berkarya masih bersengketa.
“Ketika pihak Gubernur menyampaikan bahwa di Partai Berkarya tidak ada sengketa itu salah. Jelas kok, nomor sengketa dan nomor perkara kami ada dan kami lampirkan di surat-surat resmi untuk Gubernur dan DPRD Cilegon bahkan KPU,” jelasnya
Semestinya pihak Pemerintah Banten kata Abdu Syarif mengecek kebenarannya dan memastikan apa benar sengketa terjadi. Bukan dengan tutup mata dan tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan dimana harus menunggu inkracht terlebih dulu baru kemudian dapat melakukan hal-hal demikian.
Diketahui dalam SK Gubernur Banten Nomor 100.1.4/Kep.307-Huk/2023, pada point 3 menyatakan; Surat Mahkamah Partai Berkarya Nomor : A.027/MP/BERKARYA/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Surat Keterangan Tidak Ada Sengketa Partai Politik Internal. (*/Wan)
