SERANG – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa acara tasyakuran Hari Santri 2024 sekaligus haul ke-2 ibundanya yang diselenggarakan tidak mengandung unsur politik.
Dalam acara tersebut, terlihat kehadiran sejumlah calon kepala daerah yang didukung oleh PAN, seperti Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas, serta Calon Wali Kota Serang Syafrudin.
Namun, calon kepala daerah yang tidak didukung PAN, seperti Cagub Banten Airin dan pasangannya serta Cabup-Cawabup Serang Andika-Nanang, tidak tampak di acara tersebut.
Menanggapi hal ini, Yandri mengklaim bahwa semua unsur dari berbagai kalangan diundang, termasuk pemerintah, akademisi, dan politisi.
“Semua unsur di Banten kami undang, tapi tempatnya terbatas. Ada yang diundang tapi tidak datang, ada juga yang datang tanpa undangan, dari Jakarta, Cianjur, dan tempat lainnya,” kilahnya, Selasa, (22/10/2024).
Terkait dengan isu bahwa ada pengarahan kepala desa untuk memilih istrinya, Ratu Zakiyah, yang mencalonkan diri sebagai Cabup Serang, Yandri dengan tegas membantah hal tersebut.
“Tidak ada pengarahan apapun. Bisa dengar langsung tadi, tidak ada pengarahan,” ujarnya.
Meski demikian, dalam pantauan, Ratu Zakiyah sempat diajak selfie oleh sejumlah emak-emak setelah acara, dan mengarahkan pose dua jari.
“Salam dua jari aja, enggak usah bahagia,” kata Zakiyah sambil mengacungkan dua jari, yang diikuti oleh para emak-emak.
Selain itu, terlihat juga stiker pasangan calon Bupati Serang Zakiyah-Najib di lokasi acara. Yandri mengaku tidak mengetahui keberadaan stiker tersebut dan menduga bahwa itu mungkin sisa dari kegiatan sebelumnya.
“Saya tidak tahu ada stiker itu, mungkin bekas kegiatan sebelumnya,” jelas Yandri, yang juga merupakan suami dari Ratu Rachmatu Zakiyah.
Sebelumnya, acara tersebut mendapat perhatian dari mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang menyarankan agar acara pribadi seperti haul tidak menggunakan kop dan stempel resmi kementerian.
“Saran kepada Menteri Desa, kalau benar surat di bawah ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga seperti haul ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yang mengundang adalah pribadi atau pengasuh ponpes. Tidak boleh menggunakan kop dan stempel kementerian. Untuk ke depannya, hati-hati,” tulis Mahfud MD di akun X pribadinya. (*/Ika)
