SERANG – Pemerintah Provinsi Banten berencana akan memberikan bantuan keuangan terhadap pondok pesantren di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.
Menurut Gubernur Banten, Wahidin Halim hal tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap eksistensi pondok pesantren di Provinsi Banten.
Saat ini diketahui ada 3.264 pesantren modern dan salafi yang terdata dan akan diberikan bantuan keuangan sebesar Rp 20 Juta untuk setiap pondok pesantren di Provinsi Banten.
“Semua kita kasih, kalau masih ada diluar yang 3.264 itu usulkan saja,” ujar gubernur WH usai menyampaikan nota gubernur terhadap RAPBD 2018 di DPRD Banten, Selasa (21/11/2017).
Bantuan tersebut menurut WH bisa dipergunakan untuk operasional dan pembenahan di pondok pesantren.
Sementara itu, Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah menanggapi rencana pemberian bantuan untuk pondok pesantren tersebut, dirinya sangat mengapresiasi dan mendukung, namun menurutnya yang harus dipikirkan juga terkait penanggung jawab pengelola anggarannya.
“Kami sangat mendukung pemberian bantuan keuangan untuk 3.264 pesantren kita canangkan Rp 20 juta. Pesantren ini juga bagian dari pembangunan IPM salah satunya adalah pembangunan dari segi agama. Ada pendidikan budaya yang sudah jadi bagian dari masyarakat Banten. tinggal leading sektornya siapa,” ucap Asep kepada wartawan.
Menurutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa dipertimbangkan untuk mengurus bantuan keuangan untuk pesantren tersebut.
“Kita wacanakan Majlis Ulama Indonesia MUI, Jangan melalui organisasi diatasnya dia menurut saya MUI bisa menyeleksi, konteksnya untuk mendeteksi pesantren itu ada santrinya,” imbuhnya.
Selain itu MUI juga dianggap bisa membantu pihak pesantren untuk membuat berkas administrasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan keuangan ini.
“MUI juga bisa mengguide untuk bantu (pondok pesantren-red) membuat proposal,” tukasnya. (*/Yosep)
