Ketua DPC PPP Cilegon Tinggalkan Ayah Wakil Walikota, Kini Geser Dukungan ke Agus Suparmanto Pasca Muktamar
CILEGON – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Cilegon akhirnya merubah sikap politiknya pasca digelarnya Muktamar X PPP pada 29 September 2025 lalu.
Meski terjadi dinamika internal dan sebelumnya sempat mendeklarasikan dukungan untuk Mardiono, kini DPC PPP Cilegon menyatakan dukungan penuh kepada Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP.
Diketahui ketegangan dan kericuhan sempat mewarnai suasana pelaksanaan Muktamar X PPP yang dilaksanakan di Ancol, 27-29 September 2025 lalu.
Pasca itu, beberapa pengurus kini memperlihatkan perbedaan pandangan terkait arah dukungan, namun Ketua DPC PPP Cilegon, Sahruji, menyebut pilihan politik kepada Agus Suparmanto diambil demi menyelamatkan masa depan partai.
Posisi Sahruji mengaku cukup dilematis. Di satu sisi, Mardiono yang merupakan petahana sekaligus ayah dari Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, memiliki kedekatan politik dengan dirinya.
Fajar sebelumnya juga mendapatkan dukungan penuh dari Haji Sahruji dan DPC PPP Cilegon pada Pilkada 2024 lalu.
Namun di sisi lain, menurut Sahruji, kekosongan kursi PPP di Senayan menjadi pukulan telak yang tidak bisa diabaikan.
Dia meyakini, perubahan kepemimpinan sangat diperlukan agar partai berlambang ka’bah ini kembali memiliki perwakilan di DPR RI.
“Partai mana yang tidak ingin punya perwakilan di DPR-RI, menurut saya itu hal wajar. Sementara kepemimpinan kemarin gagal membawa kita ke pusat,” ungkap Sahruji, Rabu (1/10/2025).
Ia menegaskan, keberadaan kader di DPR RI sangat penting. Posisi itu akan menjadi penghubung antara kepentingan daerah dengan kebijakan pusat, terutama terkait pembangunan, pendidikan, kesehatan, hingga layanan dasar masyarakat.
“Sekarang siapa yang akan berjuang di pusat jika kita tidak punya perwakilan di DPR-RI? Kepentingan pembangunan kita sangat terkait dengan pemerintah pusat,” tambahnya.
Sahruji juga mengingatkan bahwa Pilkada dan Pemilu Legislatif merupakan dua konteks politik yang berbeda.
Jika Pilkada lebih pada kepemimpinan daerah, maka Pemilu Legislatif menjadi momentum strategis membesarkan partai.
Dalam isu ini, komitmen PPP Cilegon jelas untuk membesarkan partai dengan membawa kader-kadernya masuk parlemen.
Sebagai Ketua DPC, Sahruji pun memasang target ambisius untuk memperkuat posisi PPP di legislatif daerah.
“Di Cilegon, dari periode sebelumnya cuma dua anggota dewan. Saya targetkan ada penambahan. Saya bilang ke pengurus, kalau cuma empat saya mundur. Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan saya jadi ketua, kita ada lima anggota dewan yang jadi,” ungkapnya.
Meski begitu, Sahruji menekankan bahwa PPP Cilegon tetap menjaga marwah politiknya.
Kendati menjadi partai pendukung pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, pihaknya tidak ikut berebut kue pembangunan maupun proyek-proyek APBD.
Menurutnya, peran PPP Cilegon lebih diarahkan sebagai kontrol dan pemberi masukan terhadap jalannya pemerintahan di Kota Baja tersebut.
“Selama ini kami hanya memberikan masukan. Karena menurut saya, wali kota dan wakil wali kota itu milik rakyat Cilegon, bukan milik kelompok tertentu,” jelas mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon itu.
Ia juga mengingatkan seluruh pengurus dan kader untuk kembali fokus bekerja pasca-Muktamar X.
Menurutnya, kontestasi internal merupakan hal lumrah dalam demokrasi, namun jangan sampai perbedaan pilihan melebar menjadi konflik berkepanjangan.
“Perbedaan pilihan dalam kontestasi itu hal wajar. Tapi jangan sampai berlarut. Kita harus solid menatap Pemilu 2030 nanti sebagai visi bersama,” tegasnya.
Dengan dukungan penuh kepada Agus Suparmanto, DPC PPP Cilegon berharap partai mampu melakukan konsolidasi besar dan menata ulang strategi politik agar bisa kembali menempatkan kader-kadernya di parlemen nasional.
Bagi Sahruji, perjuangan PPP tidak boleh berhenti di tingkat lokal.
“Kalau kita ingin membesarkan partai, kita harus berani menatap pusat. Karena di situlah kebijakan besar negara ditentukan, yang pada akhirnya juga akan berdampak untuk rakyat Cilegon,” pungkasnya. (*/ARAS)
