CILEGON – Pengurus Besar (PB) Al Khairiyah menyoroti keras rencana pengurangan karyawan melalui Program Pengunduran Diri karyawan secara sukarela di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) yang dikaitkan dengan rencana utang Rp4,9 triliun dari Danantara.
Ketua Umum PB Al Khairiyah, Ali Mujahidin atau Haji Mumu, menilai rencana pengurangan ratusan karyawan tersebut tidak menyentuh akar persoalan utama dan justru berpotensi dijadikan alasan untuk meloloskan pencairan dana segar.
“Rencana ‘PHK’ besar-besaran itu diduga hanya dijadikan akal-akalan untuk mencari playing victim, seolah-olah kebangkrutan KRAS disebabkan oleh buruh dan karyawan,” kata Mumu, Kamis (25/12/2025).
Menurutnya, karyawan dan komisaris unsur lokal bukan pihak yang harus menanggung dampak dari persoalan tata kelola yang selama ini terjadi di tubuh perusahaan.
“Saya pastikan, bukan komisaris lokal dan bukan ratusan karyawan yang akan di-PHK itu yang menggerogoti KRAS,” tegasnya.
Mumu menyebut akar persoalan justru berada pada dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum pejabat penting di Krakatau Steel.
“Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di KRAS justru dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat penting, bukan oleh buruh atau karyawan,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar rencana pengurangan karyawan tidak dijadikan alat untuk mengalihkan perhatian dari berbagai persoalan besar yang belum terselesaikan, termasuk dugaan korupsi proyek strategis dan kejahatan korporasi.
“PHK jangan dijadikan alas kaki playing victim untuk mengakali Danantara agar dana Rp4,7 triliun itu bisa cair,” katanya.
PB Al Khairiyah juga meminta Danantara tidak gegabah menyetujui suntikan utang sebelum persoalan internal perusahaan diselesaikan secara tuntas.
“Danantara harus mengkaji ulang rencana suntikan dana segar dan tidak boleh diakali oleh oknum pejabat KRAS, karena jika dipaksakan justru berpotensi merugikan bangsa dan negara di masa depan,” tegas Mumu.
Ia menilai, jika pembenahan tata kelola tidak dilakukan, maka pengurangan karyawan hanya akan menjadi korban, sementara masalah struktural tetap tidak tersentuh.
“Yang dijadikan tumbal itu buruh dan karyawan, padahal sumber persoalan utamanya ada di manajemen dan pejabat penting KRAS,” pungkasnya. (*/Ika)
