PANDEGLANG – Memperingati satu tahun kepemimpinan Bupati Raden Dewi Setiani dan Wakil Bupati Iing Andri Supriadi, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Syekh Manshur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pandeglang, Jumat (27/2/2026).
Massa aksi membawa rapor merah bagi pemerintah daerah, terutama menyoroti sektor pendidikan dan angka kemiskinan yang dinilai masih jalan di tempat.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Dandi Ramadhan, dalam orasinya menegaskan bahwa Kabupaten Pandeglang saat ini sedang menghadapi krisis pendidikan yang serius.
Berdasarkan data yang dihimpun mahasiswa, angka anak putus sekolah di Pandeglang menembus 42.415 jiwa.
”Angka 42.415 anak putus sekolah ini adalah sinyal bahaya. Kami menuntut Pemkab Pandeglang segera menetapkan status Darurat Pendidikan. Perlu ada intervensi kebijakan yang nyata, bukan sekadar seremonial,” tegas Dandi di sela-sela aksi.
Dandi menambahkan, kondisi ini berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan di Pandeglang yang masih menyentuh angka 8,51 persen atau sekitar 105,35 ribu jiwa.
Kemiskinan ekstrem inilah yang dituding menjadi penghambat utama akses masyarakat terhadap pendidikan yang layak.
Dalam pernyataan sikapnya, PMII Pandeglang melayangkan sejumlah tuntutan krusial kepada pasangan Dewi-Iing:
- Wajib Belajar Inklusif: Menuntut pembiayaan pendidikan penuh bagi keluarga prasejahtera.
- Pemerataan Anggaran: Mendesak alokasi anggaran pendidikan yang lebih besar untuk wilayah terpencil dan rentan.
- Satgas Desa: Mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Putus Sekolah berbasis desa atau kelurahan.
- Transparansi Bantuan: Menuntut akuntabilitas penuh dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran dan bebas pungutan.
”Kondisi kemiskinan dan pendidikan ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat Pandeglang secara umum. Jika dalam setahun ini tidak ada perubahan signifikan, maka masa depan generasi Pandeglang menjadi taruhannya,” pungkas Dandi.***
