LEBAK – Jagat media sosial di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dihebohkan dengan beredarnya pamflet bertuliskan Dicari Orang Hilang .
Bukan soal kriminalitas, melainkan simbol kritik mahasiswa terhadap satu tahun kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Lebak yang dinilai belum sepenuhnya menjawab harapan publik.
Aksi kreatif bernuansa satire itu muncul sebagai bentuk ekspresi kekecewaan mahasiswa terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pamflet yang menyerupai pengumuman orang hilang tersebut memuat pesan simbolik tentang minimnya kehadiran dan komunikasi publik dari jajaran pemimpin daerah saat aksi demonstrasi mahasiswa, pada Senin (2/3/2026).
Ketua PW Rangkasbitung, Heru, menegaskan bahwa langkah tersebut bukan serangan personal, melainkan kritik terbuka yang lahir dari kegelisahan mahasiswa.
“Pamflet itu adalah simbol. Kami ingin menyampaikan bahwa dalam satu tahun kepemimpinan ini, masih banyak persoalan masyarakat yang belum terlihat solusi nyatanya. Ini bentuk ekspresi kekecewaan, bukan kebencian,” ujar Heru kepada Fakta Banten, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, mahasiswa menilai transparansi dan respons terhadap isu-isu publik masih perlu ditingkatkan.
Sejumlah persoalan seperti pelayanan publik, ruang dialog dengan pemuda, hingga kejelasan arah kebijakan dinilai belum tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas.
Heru menambahkan, gerakan tersebut merupakan bagian dari tradisi kritik dalam demokrasi.
Mahasiswa, kata dia, memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemegang jabatan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami hanya ingin memastikan bahwa amanah jabatan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, dan keberpihakan kepada masyarakat. Kritik adalah bagian dari cinta terhadap daerah,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pihaknya tetap membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah.
Mahasiswa berharap ada komunikasi dua arah yang lebih intens agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi jarak yang semakin lebar antara pemerintah dan generasi muda.
Di tengah dinamika satu tahun kepemimpinan daerah, suara mahasiswa menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi aktif.
Kritik yang disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab sejatinya bukan ancaman, melainkan energi untuk memperbaiki arah pembangunan agar lebih transparan dan menyentuh kebutuhan masyarakat luas. (*/Sahrul).
