SERANG — Aktivis nelayan asal Kabupaten Serang, Banten, Khalid Miqdar, menyatakan penolakan terhadap rencana kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ke Provinsi Banten yang dijadwalkan pada 10 September 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Khalid dalam sebuah video yang diunggah akun Facebook Gufron Khan dan dikutip pada Minggu (6/9/2026).
Dalam video tersebut, Khalid menilai kedatangan Jokowi ke Banten tidak dapat dilepaskan dari persoalan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat.
Ia mengatakan kebudayaan tidak semata-mata berkaitan dengan kesenian, seperti pencak silat, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk persoalan sosial, politik, pengetahuan, seni, hingga agama.
“Jangan pernah memaknai budaya itu hanya sebatas seni pencak silat saja. Budaya itu melampaui persoalan sosial, politik, pengetahuan, bahkan sampai seni dan agama,” kata Khalid.
Menurut dia, sejumlah kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Jokowi dinilai telah berdampak terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Khalid secara khusus menyinggung pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang sebelumnya ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ia menilai kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat Banten, khususnya terkait dampak pembangunan terhadap kehidupan dan kondisi ekonomi warga.
“Salah satunya bagaimana Jokowi memberikan legalitas atau label kepada proyek swasta yang namanya PIK 2 dengan label PSN,” ujarnya.
Khalid bahkan mengibaratkan kondisi tersebut sebagai bentuk pertukaran kepentingan pembangunan antara Banten dengan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Sehingga terkesan ini, kami sebagai warga Banten, dijadikan tukar guling oleh proyek Jokowi yang ada di IKN sana,” katanya.
Lebih lanjut, Khalid mengklaim penolakan terhadap kedatangan Jokowi telah muncul di sejumlah wilayah Banten. Ia menyebut masyarakat telah memahami persoalan yang menurutnya menyertai rencana kunjungan tersebut.
“Kami menolak Jokowi datang ke Banten. Semua wilayah sudah menolak,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan apabila kunjungan Jokowi ke Banten hanya dikaitkan dengan kegiatan kebudayaan maupun organisasi masyarakat.
Menurut Khalid, masyarakat perlu melihat secara lebih kritis pihak-pihak yang berada di balik rencana kedatangan tersebut.
“Kami tahu siapa di belakangnya. Otaknya saya tahu, cuma dia malu di permukaan sehingga menggunakan perkumpulan pencak silat dan segala macam,” katanya.
Khalid menegaskan dirinya bersama kelompok masyarakat yang diwakilinya tetap pada sikap menolak kedatangan Jokowi ke Banten.
“Intinya mereka mau cari uang dari Jokowi. Makanya kami menolak Jokowi datang ke Banten,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Jokowi maupun panitia kegiatan mengenai agenda kunjungan Jokowi ke Provinsi Banten pada 10 September 2026.***
